Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hampir Tiga Minggu WNI Disandera, Indonesia Tetap Hormati Larangan Filipina

Kompas.com - 15/04/2016, 20:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Filipina belum juga memperbolehkan militer Indonesia membantu pembebasan 10 Warga Negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Meskipun, tentara Filipina banyak yang tewas dan terluka saat berupaya menyergap kelompok itu untuk membebaskan tawanan.

Wakil Menteri Luar Negeri AM Fachir mengatakan, pemerintah Indonesia tetap menghormati keputusan tersebut.

"Saya pikir jawabannya sudah jelas, ini menyangkut masalah konstitusi (Filipina)," ujar dia saat ditemui di Istana Presiden, Jakarta, Jumat (15/4/2016).

Fachir mengatakan, yang terpenting adalah kondisi 10 WNI yang disandera dapat pulang dengan selamat. Pemerintah Indonesia sendiri sudah memastikan hal itu.

(Baca: Ali Fauzi: Kelompok Abu Sayyaf Biasa Tahan Sandera Lebih dari 6 Bulan)

"Yang paling penting tentu masalah keselamatan WNI. Yang jelas mereka dalam kondisi baik dan sehat," lanjut dia.

Pemerintah Indonesia pun sangat mengapresiasi pemerintah Filipina yang telah mati-matian berupaya membebaskan sandera sampai jatuh korban dari tentara Filipina sendiri.

Angkatan bersenjata Filipina kehilangan 18 prajurit dalam kontak tembak selama sembilan jam di perbatasan Kota Tipo-Tipo dan Al-Barka di Pulau Basilan melawan pasukan kelompok Abu Sayyaf, Sabtu (9/4/2016).

(Baca: Kelompok Abu Sayyaf Dinilai Ingin Sampaikan Pesan Lemahnya Filipina)

Baku tembak itu terjadi saat militer Filipina hendak menyerang kelompok Abu Sayyaf demi membebaskan sandera. Di kubu pemberontak, lima orang tewas, termasuk seorang ekstremis asal Maroko. Ekstremis itu bernama Mohammad Khattab.

Selain itu, sekitar 20 orang pemberontak lainnya terluka. Jumlah prajurit yang tewas tersebut menjadi yang terbesar dalam pertempuran di wilayah selatan pada tahun ini.

Kompas TV Batas Akhir Pembayaran Tebusan Sandera WNI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Nasional
MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com