Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/04/2016, 20:23 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh soal reklamasi di Teluk Jakarta turut menyita perhatian Presiden Joko Widodo. Ketika melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, Kamis (14/4/2016) pagi tadi,

"Karena lewat ya pasti beliau lihat (dari dalam helikopter) dong," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, Kamis sore.

Kebetulan, Johan duduk berada satu helikopter dengan Presiden. Selain itu, ada pula Kepala Staf Presiden Teten Masduki.

(Baca: Pluit City Berencana Bangun 1.000 Unit Rumah di Pulau Reklamasi)

Johan menampik helikopter sengaja berhenti di atas proyek reklamasi supaya Presiden dapat melihat jelas apa yang berada di atasnya. Johan menegaskan, Presiden hanya mengintip dari jendela helikopter dalam perjalanan udara tersebut.

Johan mengatakan, setelah melihat proyek reklamasi itu, Presiden sembat berdiskusi dengan dirinya dan Teten.

"Sebenarnya ada, kami berdiskusilah. Tapi tentu diskusi itu tidak dapat saya share di sini," ujar Johan.

(Baca: Sekda DKI: Pengembang yang Jual Unit di Pulau Reklamasi Akan Dikejar Polisi dan Konsumen)

Proyek reklamasi pantai utara Jakarta jadi sorotan setelah KPK membongkar praktik suap dari pengembang kepada Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi untuk meloloskan Raperda yang berkaitan dengan reklamasi. Sengketa wewenang reklamasi pun terjadi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa reklamasi harus seizin kementeriannya. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa reklamasi merupakan wewenang pemerintah DKI.

Pernyataan Ahok diamini oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Kompas TV Reklamasi, oh, Reklamasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com