Minta Setoran Rp 20 M, Golkar Dinilai Legalkan Politik Uang

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyesalkan rencana panitia musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang berencana menarik dana Rp 20 miliar kepada calon ketua umum.

Dia menilai apabila rencana tersebut direalisasikan, maka merupakan suatu kemunduran bagi Partai Golkar.

"Dengan adanya kebijakan setoran tersebut, itu artinya sama saja dengan melegalkan berkembangnya budaya uang dan transaksional, yang selama ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi sekarang mulai dijadikan sebagai kebiasaan terbuka," kata Doli saat dihubungi, Rabu (13/4/2016).

(Baca: Muncul Usulan Setoran hingga Rp 20 Miliar bagi Calon Ketum Golkar)

Menurut Doli, budaya setor-menyetor untuk menjadi pemimpin organisasi sangatlah tidak lazim, apalagi khususnya di dalam organisasi politik. Sebab, politik itu adalah panggilan dan pengabdian. Terlebih lagi, angka Rp 20 miliar itu sangatlah besar.

"Nah, yang bisa melakukan itu adalah hanya pengusaha seperti yang belum tentu atau pasti tidak mempunyai motif perjuangan politik partai. Sebaliknya, bila bukan dari kalangan pengusaha, maka patut dipertanyakan dari mana asal-muasal uang itu," ucap dia.

Doli pun khawatir budaya seperti ini akan ditiru dalam kontestasi musyawarah daerah oleh pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar.

(Baca: Tolak Munas Dibiayai Cukong, Generasi Muda Golkar Buka Rekening Sumbangan)

Kalau panitia tidak mempunyai uang untuk menyelenggarakan rangkaian kegiatan yang begitu padat menjelang munas, sebaiknya disampaikan saja ke seluruh keluarga besar Golkar dan dilaksanakan kegiatan iuran.

Generasi Muda Partai Golkar sendiri, lanjut dia, sudah mulai melakukan gerakan mengumpulkan dana untuk penyelenggaraan munas yang berkualitas dan bersih.

Dia berharap senior partai dan simpatisan lain bisa melakukan hal serupa. Wacana penarikan setoran itu sebelumnya disampaikan Ketua Organizing Committee Munaslub Partai Golkar, Zainudin Amali.

(Baca: Janji-janji Jelang Munas Golkar: Dari Uang Rp 10 M hingga Hadiah Mobil)

Menurut dia, gagasan itu muncul sebagai langkah untuk meminimalkan praktik jual beli suara. Mengenai munculnya angka Rp 20 miliar, menurut Amali, hal itu belum menjadi keputusan final.

"Maka partisipasi yang diberikan ke daerah dipulkan di satu tempat, lalu penyelenggara memberikan ke peserta. Jadi mereka tidak tahu ini dari calon siapa," kata Amali.