Banyak Faksi, Pemerintah Diminta Hati-hati Bernegosiasi dengan Kelompok Abu Sayyaf

Kompas.com - 11/04/2016, 19:22 WIB
Tantowi Yahya saat menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR, menjadi salah satu pembicara di Jakarta Pusat, Sabtu (4/7/2015). TRIBUN NEWS / HERUDINTantowi Yahya saat menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR, menjadi salah satu pembicara di Jakarta Pusat, Sabtu (4/7/2015).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya meminta pemerintah memetakan secara akurat kepada siapa akan bernegosiasi untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

"Karena Abu Sayyaf ini faksinya banyak sekali dan agendanya macam-macam. Kalau salah (negosiasi), hasilnya akan salah dan membahayakan jiwa," kata Tantowi di Kompleks Parlemen, Senin (11/4/2016).

Sudah dua pekan 10 WNI disandera kelompok Abu Sayyaf. Namun, hingga kini, belum diketahui kelompok mana yang menyanderanya.

Dalam tuntutannya, kelompok tersebut meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau sekitar Rp 14,3 miliar untuk membebaskan tawanan. Selain itu, mereka juga memberikan batas waktu hingga 8 April 2016 untuk membayar tebusan tersebut.

(Baca: 10 WNI Tak Berada di Lokasi Kontak Senjata Tentara Filipina-Abu Sayyaf)

"Melihat waktunya, sempat kita bicara motifnya politik. Tetapi, kalau bicara yang ditangkap Indonesia dan Muslim, maka ini bukan politik. Jadi, mereka berupaya mendapatkan uang tebusan," ujar Tantowi.

Dalam pelaksanaannya, ia menambahkan, proses pembebasan sandera yang ditawan kelompok Abu Sayyaf bukanlah perkara yang mudah. Menurut informasi yang dia peroleh, bahkan ada pembebasan sandera yang mencapai waktu lebih dari dua bulan.

"Terlebih sekarang ada halangan dari militer setempat agar kita tidak melakukan operasi militer untuk membebaskan sandera," ujarnya.

(Baca: Jusuf Kalla: Pemerintah Tak Akan Fasilitasi Pemberian Uang ke Abu Sayyaf)

Menurut dia, Filipina sejak awal terkenal sulit memberikan akses kepada militer asing untuk melakukan operasi militer di wilayahnya, sekalipun untuk membebaskan sandera.

Sejauh ini, hanya Amerika Serikat yang baru berhasil membangun hubungan kerja sama militer dengan negara tersebut. Itu pun, kata dia, memerlukan segudang regulasi kerja sama yang disepakati bersama.

Kompas TV Sejauh Mana Upaya Pemerintah soal Abu Sayyaf?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

Anies Sindir Langsung Giring, Pengamat: Wajar, Giring Sudah Membabi Buta

Nasional
Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

Saling Sindir PSI-Gubernur DKI, Dramaturgi Anies Menuju Pilpres 2024

Nasional
Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

Kemenkes Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 akibat Peningkatan Mobilitas dan Penurunan Kepatuhan Prokes Pascalibur Akhir Tahun

Nasional
Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

Kemenkes: Kasus Omicron Paling Banyak Berasal dari Arab Saudi, Terutama Pekerja Migran

Nasional
Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

Kemenkes: Kasus Omicron Bertambah Jadi 1.161 Pada 21 Januari 2022

Nasional
Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

Kapan Pasien Omicron Boleh Pulang dari RS dan Isolasi di Rumah?

Nasional
Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

Satuan Baru TNI, Koarmada dan Koopsudnas Resmi Dibentuk

Nasional
Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota 'Nusantara' yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota "Nusantara" yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Nasional
Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Polemik Mobil Arteria Dahlan Belum Usai, Ia Diketahui Tunggak Pajak Kendaraan Hingga Rp 10 Juta

Nasional
Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Profil Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Menantu Luhut yang Kini Jadi Pangkostrad

Nasional
Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Tanggapi RUU BUMDes, Gus Halim: UU Cipta Kerja Sudah Holistik dan Komprehensif

Nasional
Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

Pasien Omicron Kini Bisa Isolasi di Rumah, Berapa Lama Durasinya?

Nasional
Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Menantu Luhut Binsar Pandjaitan, Mayjen TNI Maruli Simanjuntak Resmi Jadi Pangkostrad

Nasional
Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Gus Halim: Minyak Goreng Satu Harga Penting Demi Wujudkan Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

Nasional
Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Simak Kriteria Pasien Omicron yang Wajib Dirawat di RS dan Boleh Isolasi di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.