Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Tak Mudah Bebaskan 10 WNI yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf

Kompas.com - 11/04/2016, 17:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

PADANG, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah Indonesia masih mengupayakan negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera.

Menurut Zulkifli, upaya penyelamatan itu bukanlah suatu hal yang mudah.

"Tentu kan tidak mudah. Santoso saja bertahun-tahun," ujar Zulkifli di Hotel Bumi Minang, Padang, Senin (11/4/2016).

Santoso yang dimaksud yaitu pimpinan kelompok teroris asal Poso. Kelompok tersebut saat ini masih menjadi incaran tim operasi Tinombala.

Zulkifli mengatakan, sama seperti Santoso, pembebasan 10 WNI juga butuh pendekatan khusus dari pihak Indonesia.

"Abu Sayyaf kan besar, perlu waktu, perlu cara, perlu strategi dan tidak bisa satu atau dua hari selesai," kata Zulkifli.

(Baca: Kalla Anggap Tak Ada Batas Waktu Pembebasan 10 WNI oleh Abu Sayyaf )

Pemerintah Indonesia kini dibantu militer Filipina untuk membebaskan orang-orang yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Dari puluhan orang yang disandera kelompok tersebut, 10 orang di antatranta merupakan WNI.

Zulkifli mengatakan, cara apapun akan dilakukan asalkan para sandera bisa kembali dengan selamat.

"Saya kira pemerintah kita juga punya opsi lain. Bagaimana pembicaraan dengan warga Filipina. Saudara-saudara militer kita luar biasa, personel tangguh, itulah tugasnya militer," pungkas Zulkifli.

Terlebih lagi, melompok tersebut meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau setara dengan Rp 14,2 miliar. Zulkifli menegaskan, pemerintah tidak akan menuruti keinginan itu.

Kompas TV Pembebasan WNI Masih Harus Dipastikan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com