Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Tak Mudah Bebaskan 10 WNI yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf

Kompas.com - 11/04/2016, 17:24 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

PADANG, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah Indonesia masih mengupayakan negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera.

Menurut Zulkifli, upaya penyelamatan itu bukanlah suatu hal yang mudah.

"Tentu kan tidak mudah. Santoso saja bertahun-tahun," ujar Zulkifli di Hotel Bumi Minang, Padang, Senin (11/4/2016).

Santoso yang dimaksud yaitu pimpinan kelompok teroris asal Poso. Kelompok tersebut saat ini masih menjadi incaran tim operasi Tinombala.

Zulkifli mengatakan, sama seperti Santoso, pembebasan 10 WNI juga butuh pendekatan khusus dari pihak Indonesia.

"Abu Sayyaf kan besar, perlu waktu, perlu cara, perlu strategi dan tidak bisa satu atau dua hari selesai," kata Zulkifli.

(Baca: Kalla Anggap Tak Ada Batas Waktu Pembebasan 10 WNI oleh Abu Sayyaf )

Pemerintah Indonesia kini dibantu militer Filipina untuk membebaskan orang-orang yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Dari puluhan orang yang disandera kelompok tersebut, 10 orang di antatranta merupakan WNI.

Zulkifli mengatakan, cara apapun akan dilakukan asalkan para sandera bisa kembali dengan selamat.

"Saya kira pemerintah kita juga punya opsi lain. Bagaimana pembicaraan dengan warga Filipina. Saudara-saudara militer kita luar biasa, personel tangguh, itulah tugasnya militer," pungkas Zulkifli.

Terlebih lagi, melompok tersebut meminta tebusan sebesar 50 juta peso atau setara dengan Rp 14,2 miliar. Zulkifli menegaskan, pemerintah tidak akan menuruti keinginan itu.

Kompas TV Pembebasan WNI Masih Harus Dipastikan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com