Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejahatan, Penjara, dan Kita

Kompas.com - 10/04/2016, 06:50 WIB

Oleh: Thomas Sunaryo

Dalam sejumlah kongres PBB yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum, selalu direkomendasikan agar negara-negara peserta mengantisipasi perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik terkait pembangunan di negara bersangkutan yang mendorong peningkatan kejahatan.

Jepang adalah salah satu negara yang berhasil menekan laju kejahatan. Tak heran jika beberapa tahun lalu Jepang membatalkan atau menunda pembangunan sebuah penjara karena jumlah kejahatan di negeri itu menurun.

Pemasyarakatan

Kehidupan di penjara merupakan suatu kehidupan yang tidak ”wajar”. Suatu kehidupan yang merupakan antitesis terhadap prinsip-prinsip kebebasan memilih dalam suatu masyarakat bebas.

Dalam situasi yang demikian, kecenderungan akan adanya konflik antar-narapidana serta dengan para petugas dan lingkungannya tak dapat dihindari. Lebih-lebih kalau kondisi-kondisi di tempat pemidanaan itu menjadi lebih buruk.

Penjara yang tampak tenteram dari luar sebenarnya menyelubungi tragedi-tragedi kemanusiaan dalam dimensi-dimensi yang lebih mencekam dari apa yang tampak dari luar sebagai insiden-insiden yang meresahkan, seperti pelarian dan kerusuhan.

Baik pelarian-pelarian itu berupa pelarian fisik maupun pelarian mental dalam wujud tingkah laku para narapidana yang menghayalkan kehidupan di luar penjara.

Persoalan lebih jauh muncul jika pembinaan diberikan dengan cara perkiraan saja dan tidak sesuai kebutuhan yang dapat menambah pengetahuan dan keterampilan narapidana bersangkutan.

Menghadapi persoalan di atas, konsentrasi, studi, dan kebijakan dalam pelanggar hukum banyak ditujukan ke arah penyempurnaan sistem kepenjaraan yang lebih manusiawi.

Di Indonesia, pembinaan narapidana dikembangkan melalui konsep pemasyarakatan yang dicanangkan Dr Sahardjo, 53 tahun lalu.

Konsepsi pemasyarakatan tak berfokus pada balas dendam, tetapi pada ”kesatuan hubungan” antarmanusia. Dengan demikian, proses reintegrasi sosial narapidana menyangkut penyesuai menyeluruh dari masyarakat.

Pernyataan Sahardjo bahwa ”Negara tidak berhak membuat seseorang lebih jahat atau lebih buruk daripada sebelum ia dipenjarakan” menjadi salah satu pedoman dalam visi pemasyarakatan.

Kalimat ini, jika dikaji, menyiratkan dimensi-dimensi pemikiran baru. Bukan saja di bidang pemasyarakatan, juga di bidang peradilan pidana dalam pencegahan dan pengurangan kejahatan ataupun dalam penegakan hukum dan keadilan.

Problem nasional

Di Indonesia, tindak kriminal meningkat pesat setelah krisis moneter 1997-1998. Kini, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia over-kapasitas, diwarnai dengan 50-60 persen jumlah penghuninya adalah pengguna narkoba. Ironisnya, di lapas juga tidak bebas dari peredaran narkotika.

Lapas yang tadinya dihuni pencuri, penipu, perampok, pemerkosa, atau pembunuh, kini ditempati juga oleh pemakai, kurir, pengedar, bandar narkoba, penjudi, bandar judi, pelawak, aktor, koruptor, dan teroris.

Juga dihuni orang-orang yang punya profesionalisme dan kompetensi tinggi, seperti bekas pejabat negara, direksi bank, intelektual, profesional, bankir, pengusaha, bahkan eks hakim. Penghuni lapas pun bervariasi tingkat pendidikannya: dari yang ”buta huruf” sampai doktor dan profesor.

Begitu pun usia: dari 18 tahun sampai di atas 70 tahun. Lama hukuman pun dari yang tiga bulan sampai hukuman mati. Juga ada narapidana warga negara asing.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com