Kompas.com - 08/04/2016, 07:57 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ditentukannya waktu, lokasi hingga panitia pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar dinilai masih belum menyelesaikan masalah.

Pasalnya, sampai saat ini Kementerian Hukum dan HAM belum bersikap atas pendaftaran gabungan kepengurusan Partai Golkar dibawah Munas Bali yang baru didaftarkan pada pekan lalu.

Padahal, Munaslub yang bertujuan untuk rekonsiliasi akan digelar Partai Golkar di bawah bendera Munas Bali.

"Yang paling penting menjadi perhatian adalah pertama, bahwa sikap pemerintah khususnya Kemenkumham sangat ditunggu," kata Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/4/2016).

(Baca: Rapat Pleno Partai Golkar Putuskan Munaslub Digelar 7 Mei di Bali)

Doli mengatakan, sampai sejauh ini Menkumham baru mengeluarkan SK untuk DPP Golkar hasil Munas Riau 2009.

SK yang sebenarnya sudah habis masa berlakunya itu diperpanjang oleh Menkumham selama enam bulan agar Golkar bisa menggelar Munas rekonsiliasi di bawah kepengurusan Munas Riau.

Namun, putusan Mahkamah Agung yang memenangkan kubu Bali membuat peta berubah. Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Munas Bali akhirnya mengakomodir pengurus Munas Ancol ke dalam kepengurusan gabungan.

Kepengurusan gabungan itu kemudian didaftarkan ke Kemenkumham demi mendapat pengesahan untuk menyelenggarakan Munas.

(Baca: Jelang Munas, SK Pengurus Golkar Rekonsiliasi Akan Segera Diterbitkan Menkumham)

"Dengan sudah diajukannya SK kepengurusan yang baru, tentu sikap baru dari Menkumham perlu kita tunggu. Itu menjadi penting, agar nanti saat Munas diselenggarakan tidak ada lagi perdebatan soal legal standing, Bali atau Riau," ucap Doli.

Doli menilai Pengesahan Menkumham ini akan sangat mempengaruhi persiapan hasil  kerja panitia. Apalagi, karena waktu persiapan cuma satu bulan, penyelenggaraan Munas ini akan menjadi kerja marathon.

(Baca: Golkar Gelar Munaslub, Ini Tahapannya)

Kepastian penyelenggaraan Munas diambil dalam rapat Pleno DPP Golkar, Kamis sore tadi. Rapat Pleno menetapkan waktu pelaksanaan Munas tanggal 7 Mei 2016 di Bali.

Sementara komposisi penyelenggara Munas disepakati sesuai yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rapat harian, yakni Theo L Sambuaga sebagai Ketua Penyelenggara, Nurdin Halid sebagai Steering Committee dan Zainuddin Amali sebagai Organizing Committee.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Duga Uang untuk Suap Walikota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

KPK Duga Uang untuk Suap Walikota Ambon dari PT Midi Utama Indonesia

Nasional
Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

Luhut Usul Perwira TNI Bisa Masuk Kementerian, Moeldoko: Itu Baru Diskursus

Nasional
Prabowo-Muhaimin ke KPU, Arak-arakan Barongsai Tutup Jalan Imam Bonjol

Prabowo-Muhaimin ke KPU, Arak-arakan Barongsai Tutup Jalan Imam Bonjol

Nasional
Temui Fraksi PDI-P, Dewan Pers Ingin RKUHP Tidak Hambat Kerja Jurnalis

Temui Fraksi PDI-P, Dewan Pers Ingin RKUHP Tidak Hambat Kerja Jurnalis

Nasional
Diiringi Pawai Kebudayaan Betawi, Partai Hanura Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Diiringi Pawai Kebudayaan Betawi, Partai Hanura Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
Relawan Sebut Capres Pilihan Hasil Musra Bakal Diumumkan 11 Maret 2023

Relawan Sebut Capres Pilihan Hasil Musra Bakal Diumumkan 11 Maret 2023

Nasional
Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Relawan Jokowi Klaim Tak Ada 'Bandar' yang Danai Musyawarah Rakyat

Nasional
Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Siap Beri Kesaksian Kasus Brigadir J, Bharada E Resmi Ajukan Diri sebagai Justice Collaborator

Nasional
Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Luhut Usul TNI Bisa Jabat di Kementerian, Anggota DPR: Jangan Sampai Kembali ke Dwifungsi ABRI

Nasional
Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Istana Diminta Lebih Keras soal Kasus Brigadir J, Moeldoko: Kapolri Sudah Pedomani Perintah Presiden

Nasional
KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

KPK Panggil Ketua DPRD Kota Ambon sebagai Saksi Terkait Suap Izin Pendirian Gerai Alfamidi

Nasional
Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana yang Jerat Brigadir RR, Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Nasional
PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

PKB Gelar Sejumlah Ritual Sebelum Jalan Bareng dengan Gerindra Ke KPU, Apa Saja?

Nasional
Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Jokowi Disebut 'Ada Hati' dengan Prabowo, Relawan: Saya Yakin Belum Dipilih

Nasional
2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

2 Tersangka Pembunuhan Brigadir J: Brigadir RR Terancam Hukuman Mati, Bharada E Bisa Kena 15 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.