Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu "Reshuffle" Dianggap Bikin Kerja Menteri Tak Nyaman

Kompas.com - 07/04/2016, 20:28 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai, isu reshuffle yang belakangan santer beredar membawa dampak bagi kinerja para menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Isu reshuffle, menurut Sebastian, membuat kerja para menteri menjadi tak tenang dan tak maksimal.

"Menteri-menteri yang bekerja ini tidak nyaman. Enggak enak betul jadi menteri sekarang ini. Setiap hari beredar isu tentang reshuffle," ujar Sebastian di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (7/4/2016).

"Setiap hari juga beredar nama-nama menteri yang entah siapa yang buat. Dan itu penuh spekulatif," kata dia.

Ia menyayangkan sikap Jokowi yang cenderung membiarkan hal ini terjadi. Menurut Sebastian, seharusnya Jokowi tidak membiarkan isu reshuffle ini bergulir liar.

Jika memang akan ada reshuffle, kata dia, maka Jokowi seharusnya mengatakan secara tegas kapan akan dilaksanakan.

Ada pun jika reshuffle tak akan dilakukan dalam waktu dekat, Jokowi juga harus menegaskannya.

"Isu yang beredar ini harus segera diklarifikasi bahwa tidak ada rencana reshuffle," ujarnya.

Meski Jokowi mungkin tak sempat memikirkan hal ini, lanjut Sebastian, namun ia memiliki banyak tim di sekitarnya.

Misalnya, tim komunikasi presiden. Sebastian menilai, manajemen komunikasi yang diterapkan Jokowi saat ini masih kurang tepat.

"Banyak sekali orang yang mengurus di sekitar Istana dan itu orang-orang hebat, tapi sayang (isu reshuffle) dibiarkan liar. Saya tidak mengerti dari sisi komunikasi politiknya," kata dia.

Kompas TV Jokowi: Semuanya Fokus Kerja Dulu!
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com