Jokowi Ingin Para Menterinya "to The Point"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo meminta para menterinya merancang program yang tepat sasaran ketika menyusun anggaran untuk APBN Perubahan.

"Hilangkan nomenklatur anggaran bersayap, yang absurd. Istilah-istilah pemberdayaan, peningkatan, hilangkan. To the point saja," ujar Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Kamis (7/4/2016).

"Fokus pada apa yang kita kerjakan. Tidak perlu banyak program. Konsen saja pada program yang jelas dan bermanfaat bagi rakyat dan menciptakan multiplier effect kepada dunia usaha dan masyarakat," tambah dia.

Salah satu penganggaran yang dikritik adalah soal pengadaan mobil dinas. Menurut dia, hal yang tidak penting, tidak perlu dialokasikan anggaran besar.

Jokowi juga meminta menteri mengendalikan sepenuhnya anggaran. Jokowi tidak mau pengendalian anggaran diserahkan kepada bawahan.

Dia menegaskan, prinsip politik yang harus dipegang menteri-menterinya adalah politik kerja, bukan politik rencana atau wacana.

"Fokus pada apa yang sudah direncanakan agar terlaksana di lapangan, bisa terwujud, bisa bermanfaat bagi rakyat. Nanti rakyat yang akan menilai, kita ini sudah bekerja atau belum. Mampu bekerja atau tidak," lanjut dia.

(Baca juga: Jokowi Hapus 3.000 Perda yang Menghambat Pembangunan)