Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

200 TKI Meninggal Dunia di Sarawak Setiap Tahunnya

Kompas.com - 06/04/2016, 08:13 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

KUCHING, KOMPAS.com - Konsul Jenderal KJRI Kuching Jahar Gultom menyebut ada sekitar 200 tenaga kerja Indonesia (TKI) yang meninggal dunia setiap tahunnya di Sarawak, Malaysia. Menurut Jahar, jumlah ini sangat besar.

"Yang lebih membuat miris lagi, tenaga kerja yang meninggal umumnya adalah TKI ilegal," kata Jahar, saat pertemuan dengan Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang di KJRI Kuching, Sarawak, Malaysia, Selasa (5/4/2016) malam.

Jahar menjelaskan TKI ilegal yang dimaksud bukan hanya berarti datang ke Sarawak tanpa izin. Namun, ada pula tenaga kerja yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi ketika masuk Sarawak.

Akan tetapi, mereka kemudian menjadi ilegal saat berada di negara bagian Malaysia tersebut.

"Misalnya tenaga kerja ini masuk ke perusahaan A hanya dalam hitungan bulan sudah loncat ke perusahaan B. Jadi dia tenaga kerja ilegal di perusahaan B karena semua administrasi dia ada di perusahaan A," kata Jahar.

"Ketika melarikan diri dari tempat kerja itu, polisi dan imigrasi akan mencari pekerja itu. Tapi perusahaan A sudah tidak bisa lagi melindungi dia dengan administrasi yang sudah diberikan," kata Jahar.

Berdasarkan data tahun 2015, ada sebanyak 236 TKI ilegal yang meninggal dunia di Sarawak. Rata-rata, mereka meninggal dunia karena kecelakaan kerja, sakit, atau karena tekanan.

Untuk meminimalisir hal tersebut, KJRI bekerja sama dengan Diaspora masyarakat Indonesia melakukan inisiatif perlindungan buruh migran Indonesia dengan Sarawak, The Indonesian Migrant Workers Award.

Kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun lalu dan idenya untuk mencari buruh migran Indonesia terbaik serta memberi penghargaan dan sejumlah uang.

"Ini menjadi salah satu upaya mengurangi jumlah TKI masuk ke Sarawak. Mengingat perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan Sarawak dan dengan mudah masuk sini hanya dengan berjalan kaki," kata Jahar.

Hanya TKI terpilih yang bisa masuk dalam program tersebut. TKI-TKI yang berhasil masuk ke nominasi penghargaan tersebut diyakini menjadi role model bagi tenaga kerja lainnya.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi adalah TKI itu harus sudah bekerja selama tiga tahun berturut-turut, serta diusulkan oleh perusahaan tempat dia bekerja.

Sebelumnya pembahasan TKI ilegal juga menjadi sorotan dalam pertemuan Oesman Sapta dengan Menteri Perencanaan Sumber dan Alam Sekitar II, Menteri Kemudahan Awam, dan Menteri Pembangunan Perindustrian Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan.

Pada pertemuan itu, Oesman meminta pemerintah Sarawak tegas menolak TKI ilegal. Sebab TKI ilegal akan merugi. Karena tidak mendapat perlindungan hukum, jaminan, serta gaji yang setimpal.

Di sisi lain, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hasan berjanji bakal mendata seluruh TKI yang bekerja di Sarawak. Pihaknya bakal memberantas TKI ilegal yang ada di wilayahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com