Kursi Menteri Desa Digoyang, PKB Meradang

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa mulai gusar karena merasa kursi menteri yang dimilikinya mulai digoyang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara tidak langsung menjadi partai yang tertuduh atas kecemasan PKB ini.

Saat ini, PKB memiliki tiga kursi di kabinet, yakni Menteri Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal Marwan Jafar, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

PKB merasa ada oknum yang secara spesifik mengincar kursi Menteri Desa milik Marwan.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, langkah merebut kursi Marwan itu dilakukan dengan cara menyebar berita fitnah atau berita yang di luar fakta terkait distribusi dana desa.

Dia pun menegaskan PKB tidak akan tinggal diam dengan manuver tersebut.

“PKB akan melawan segala bentuk penggiringan berita dan melawan ambisi orang-orang tertentu yang ingin merebut kemendesa,” kata Jazilul dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/4/2016).

(Baca: PKB: Ada yang Ingin Rebut Kursi Menteri Desa)

Jazilul mengatakan, indikasi digoyangnya kursi Mendes ini mulai terlihat pada akhir Maret lalu. Tepatnya pada 23 Maret kemarin, kata dia, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) Jawa Barat berdemonstrasi di Istana Negara.

Presiden waktu itu tidak berada di Jakarta. Tak biasanya, kata dia, Menteri Sekretaris Kabinet yang juga politisi PDI-P Pramono Anung langsung menerima 17 perwakilan pendemo, dan kepada media terang-terangan menyerang kinerja Menteri Desa Marwan Jafar.

“KeliHatan sekali motifnya, pernyataan Seskab di media ketika itu kan ingin intervensi atau ngatur-ngatur presiden,” ujar Jazilul.

Usai ditemui Seskab Pramono, para pendemo diterima oleh anggota fraksi PDI-P Diah Pitaloka dan Alex Indra Lukman di Senayan, meski waktu itu sedang DPR sedang memasuki masa reses.

(Baca: PKB Sebut Ada Parpol Koalisi yang Hasut Presiden untuk Rebut Posisi Menteri Desa)

Tak hanya itu, Anggota Fraksi PDI-P Budiman Sudjatmiko pun, tambah dia, jauh-jauh hari ikut memobilisasi eks pendamping PNPM di beberapa daerah di Jawa Tengah.

“PKB memantau semua manuver atau gerakan pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi kemendesa di bawah Pak Marwan,” ujar Sekretaris Fraksi PKB di DPR ini.

Politisi PKB lainnya, Eem Marhamah Zulfa Hiz menambahkan, saat ini memang ada sekelompok elite yang terus berupaya menekan Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet.

"Kami hanya heran kenapa ada sekelompok elite yang selalu berusaha menekan Presiden untuk merombak kabinet. Dan itu pun diarahkan kepada kader kami," kata Marhamah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/5/2016).

Eem enggan mengungkapkan secara gamblang siapa elite yang dimaksud. Dia hanya mengungkapkan bahwa elite yang menekan presiden itu berasal dari parpol pendukung pemerintah.

(Baca: PKB Sebut Kursi Menteri Desa Diincar, Ini Komentar Luhut)

Selain PKB, parpol pendukung pemerintah yakni PDI-P, Nasdem, Hanura dan PPP. Ada pula PAN dan Partai Golkar yang belakangan menyatakan dukungannya.

"Ini kenapa, kok justru pembuat kegaduhan di kabinet ini adalah elit parpol sesama pendukung Presiden Jokowi," kata Anggota Komisi VI DPR ini.

Sementara, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding yakin Presiden Jokowi tidak terpengaruh dengan penggiringan opini dan berbagai tekanan dalam mengambil keputusan terkait reshuffle atau perombakan kabinet.

Presiden, kata dia, harus tetap mendasarkan keputusannya pada kinerja setiap kementerian.

“Presiden tak akan terpengaruh dengan tekanan, paksaan dan intervensi dari pihak lain," ujar Karding.

Selanjutnya: Reaksi PDI-P

Reaksi PDI-P

Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno membantah partainya mengincar kursi Menteri Desa. PDI-P, kata dia, menyerahkan sepenuhnya urusan reshuffle kabinet kepada Presiden Joko Widodo.

Hendrawan mengakui partainya melakukan kajian terhadap kinerja kementerian. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kementerian Desa karena ditemukan banyak masalah soal penyaluran dana desa.

"Ada kritik pembina dan pendamping desa, banyak pungutan liar, kami mendiskusikan itu sejak pertengahan tahun lalu," kata Hendrawan.

(Baca: Dituduh PKB Ingin Rebut Kursi Menteri Desa, Apa Kata PDI-P?)

Kendati demikian, Hendrawan meminta elite PKB tidak perlu berburuk sangka terhadap PDI-P. Sebab, kementerian yang mendapat sorotan dan kritik bukan hanya Kementerian Desa.

Kritik dan sorotan itu pun sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengincar kursi Mendes.

"Kalau kritik protes seperti itu kan wajar, tidak hanya Kemendes. Kami juga dapat kritik, misalnya Menkumham (Yasonna Laoly) kader kami juga sering dikritik," kata Hendrawan.

(Baca: Jokowi: Soal "Reshuffle", Semua Fokus Kerja, Tak Usah Dorong-dorong...)

Sementara, Budiman Sudjatmiko yang namanya sempat disebut oleh Jazilul, enggan banyak berkomentar menanggapi tudingan dari PKB.

"Lebih baik hubungi langsung dari pihak pendamping desa yang memprotes Mendes. Apa betul mereka ditunggangi," ucap Budiman.