KPK Buka Kemungkinan Panggil Ahok Terkait Kasus Suap Sanusi

Kompas.com - 05/04/2016, 21:06 WIB
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. PRIYOMBODOGubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan akan memanggil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), untuk diperiksa.

Kesaksian Ahok diperlukan untuk menambah keterangan penyidik dalam kasus dugaan suap yang melibatkan anggota DPRD DKI Jakarta.

"Semua pihak yang berhubungan dengan Raperda itu, yang berhubungan dengan baik pemberi maupun penerima, kalau nanti dianggap penyidik bisa memperkaya penyidikan kasus ini, pasti akan dipanggil," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (5/4/2016).

Menurut Syarief, belum bisa disimpulkan apakah kasus suap yang melibatkan anggota DPRD DKI juga melibatkan pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Meski demikian, DPRD dan Pemprov DKI sama-sama terkait dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Selain pejabat Pemprov DKI, Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI juga bisa dimintai keterangan oleh KPK.

Balegda merupakan alat kelengkapan dewan yang juga terkait pembahasan revisi Peraturan Daerah tersebut.

KPK sebelumnya melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi.

Sanusi diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja. (Baca: Selain Sanusi, KPK Tetapkan Presdir APL sebagai Tersangka)

Suap ini terkait pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. (Baca: KPK: Suap untuk Sanusi Terkait Raperda Reklamasi)

Kompas TV Pemprov DKI Terus Kaji Proses Reklamasi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kesaksian Azis Syamsuddin: Khilaf Beri Uang hingga Tampik Terlibat Korupsi di Lampung Tengah

Kesaksian Azis Syamsuddin: Khilaf Beri Uang hingga Tampik Terlibat Korupsi di Lampung Tengah

Nasional
Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Mahfud Beberkan Dugaan Barang Selundupan di Proyek Satelit Militer Kemenhan

Nasional
Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Rapat Hingga Dini Hari, Pansus Putuskan RUU IKN Disahkan Selasa

Nasional
Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Kemendagri Terbitkan 2 Aturan Perpanjangan PPKM untuk Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali

Nasional
Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Saat Panglima Andika Memastikan Pangkostrad Baru Jenderal TNI Bintang Dua..

Nasional
Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Komnas HAM Sebut Aktivis dan Jurnalis Paling Banyak Diretas untuk Dibungkam

Nasional
Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Jokowi: Mahasiswa Jangan Dipagari Terlalu Banyak Program Studi

Nasional
Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Perkembangan Terkini Ibu Kota Baru, Bernama Nusantara dan Mayoritas Biaya dari APBN

Nasional
Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Dari Penjara, Ferdinand Hutahaean Tulis Surat Minta Maaf ke Masyarakat Indonesia

Nasional
Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara' yang Disebut Jokowi

Profil 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Negara Baru "Nusantara" yang Disebut Jokowi

Nasional
Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Jadi Tulang Punggung Keluarga, Ferdinand Hutahaean Ajukan Penangguhan Penahanan

Nasional
Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Sejarawan: Nama Nusantara untuk Ibu Kota Baru Wakili Arogansi dan Jawa Sentris

Nasional
Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.