Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Berupaya Bebaskan 10 WNI yang Disandera Kelompok Abu Sayyaf

Kompas.com - 29/03/2016, 13:18 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah RI saat ini tengah berupaya membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandera kelompok milisi Abu Sayyaf.

Tak hanya itu, pemerintah juga tengah berkoordinasi untuk menangkap seluruh pelaku penyanderaan dan pembajak kapal Indonesia.

"Pemerintah sedang mengupayakan dan berkoordinasi untuk membebaskan 10 WNI yang diduga disandera oleh kelompok milisi tertentu di perairan Sulawesi Utara," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kantor Seskab, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Menurut Pramono, pemerintah juga berupaya menangkap orang-orang yang melakukan penyanderaan.

Pasalnya, para penyandera tersebut telah melakukan tindakan kriminal di wilayah RI.

"Ibu Menlu (Retno Marsudi) sekarang ini sedang mengumpulkan data dan kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan aparat TNI untuk membantu agar proses pembebasan sandera ini bisa segara dilakukan," kata Pramono.

Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya membenarkan adanya informasi mengenai pembajakan kapal Indonesia oleh kelompok milisi Abu Sayyaf. (baca: Kemenlu: Satu Kapal Dilepas, Kapal Lainnya Masih Disandera Abu Sayyaf)

Menurut informasi terakhir yang diterima Kemenlu, satu dari dua kapal yang dibajak telah diserahkan ke pemerintah Filipina, sementara satu kapal lainnya masih disandera.

"Benar telah terjadi pembajakan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 7.000 ton batubara dan 10 orang awak kapal berkewarganegaraan Indonesia," ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemenlu RI, Lalu Muhammad Iqbal, melalui pesan singkat, Selasa (29/3/2016).

Saat dibajak, kedua kapal dalam perjalanan dari Sungai Puting di Kalimantan Selatan, menuju Batangas  kawasan Fililina Selatan.

Pihak pemilik kapal baru mengetahui terjadi pembajakan pada 26 Maret 2016, saat menerima telepon dari seseorang yang mengaku dari kelompok Abu Sayyaf.

Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso menjelaskan, pihaknya telah berkomunikasi secara intens dengan pihak otoritas Filipina. (baca: Sandera 10 Awak Kapal Indonesia, Abu Sayyaf Minta Tebusan Rp 14,3 Miliar)

Sebanyak 10 awak kapal dan seluruh muatan batubara dibawa penyandera ke tempat persembunyian mereka di salah satu pulau di sekitar Kepulauan Sulu. (baca: Belum Diketahui Keberadaan 10 WNI Awak Kapal yang Disandera Abu Sayyaf)

”Mereka meminta tebusan 50 juta peso (sekitar Rp 14,3 miliar) untuk pembebasan 10 sandera itu. Kami terus berkoordinasi dengan pihak keamanan Filipina untuk menentukan langkah lebih lanjut,” ujar Sutiyoso seperti dikutip Kompas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com