Kompas.com - 23/03/2016, 15:31 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah memutuskan bahwa taksi Uber dan GrabCar harus mematuhi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat.

Kedua perusahaan tersebut harus bergabung ke dalam operator angkutan yang legal.

Keputusan itu didapat setelah rapat antara Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta, serta Menteri Komunikasi dan Informatika, Rabu (23/3/2016).

Rapat yang digelar di Ruang Bima Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) itu dipimpin Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan.

"Posisi saat ini untuk Uber Taxi dan GrabCar, belum memiliki izin angkutan umum resmi atau belum bekerja sama dengan operator yang memiliki izin angkutan umum resmi," ujar Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Sugihardjo seusai rapat.

"Jadi, solusinya sudah ketemu. Mereka akan bekerja sama dengan operator angkutan umum yang memiliki izin operasi resmi, baik nantinya sebagai taksi atau angkutan sewa," kata dia.

Lebih spesifik lagi, pemerintah memberikan dua alternatif bagi Grab, apakah bergabung ke dalam perusahaan taksi atau hanya cukup berbadan hukum sebagai perusahaan rental mobil.

Sementara itu, Uber hanya dimungkinkan untuk bekerja sama dengan perusahaan rental mobil.

Meski demikian, pemerintah menyadari, hal itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Akan ada masa transisi ketika Uber dan GrabCar mendaftarkan dirinya sebagai moda angkutan umum yang resmi dengan disertai izin.

Proses itu pun membutuhkan sejumlah syarat.

Sugihardjo melanjutkan, Rabu sore nanti, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan rapat bersama manajemen Uber dan GrabCar untuk membicarakan syarat-syarat yang harus dipenuhi kedua perusahaan itu agar mendapatkan izin angkutan umum resmi.

"Dari hasil rapat itu, besok, pukul 15.00 WIB, kami rapat kembali, dipimpin Menko Polhukam, untuk menentukan kira-kira berapa lama masa transisi yang dibutuhkan untuk menyesuaikan aturan yang berlaku," ujar dia.

Jika dalam masa transisi yang ditetapkan, dua perusahaan itu tidak segera bergabung ke operator, pemerintah akan melakukan tindakan tegas sesuai UU tentang angkutan umum ilegal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbud Ristek Tunggu Penetapan KPK Terkait OTT Rektor Unila

Kemendikbud Ristek Tunggu Penetapan KPK Terkait OTT Rektor Unila

Nasional
Tipu Muslihat Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Kelabui Kompolnas hingga Pengacara

Tipu Muslihat Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Kelabui Kompolnas hingga Pengacara

Nasional
Ayah Emil Dardak Meninggal Dunia, AHY Sampaikan Belasungkawa

Ayah Emil Dardak Meninggal Dunia, AHY Sampaikan Belasungkawa

Nasional
Rektor Universitas Lampung Karomani Ditangkap KPK

Rektor Universitas Lampung Karomani Ditangkap KPK

Nasional
Kemendikbud Ristek: Kalau Benar Rektor Kena OTT Sangat Mencederai Misi Perguruan Tinggi

Kemendikbud Ristek: Kalau Benar Rektor Kena OTT Sangat Mencederai Misi Perguruan Tinggi

Nasional
Sekjen KPK Sebut Butuh Tambahan 351 Orang Pegawai Baru

Sekjen KPK Sebut Butuh Tambahan 351 Orang Pegawai Baru

Nasional
Polemik 'Amplop' Kiai, Suharso Monoarfa Minta Maaf

Polemik "Amplop" Kiai, Suharso Monoarfa Minta Maaf

Nasional
Pakar Hukum Curiga Ada Kepentingan Tertentu di Balik Sikap Komnas Perempuan terhadap Istri Ferdy Sambo

Pakar Hukum Curiga Ada Kepentingan Tertentu di Balik Sikap Komnas Perempuan terhadap Istri Ferdy Sambo

Nasional
KPK OTT Rektor Salah Satu Universitas Negeri di Lampung

KPK OTT Rektor Salah Satu Universitas Negeri di Lampung

Nasional
KPK Sebut Dugaan Percobaan Penyuapan Ferdy Sambo ke LPSK Harus Penuhi 3 Syarat

KPK Sebut Dugaan Percobaan Penyuapan Ferdy Sambo ke LPSK Harus Penuhi 3 Syarat

Nasional
Istri Ferdy Sambo Termasuk, Ini 5 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J dan Perannya

Istri Ferdy Sambo Termasuk, Ini 5 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J dan Perannya

Nasional
Surya Paloh Temui Jokowi di Istana, Nasdem Sebut Tak Bicarakan 'Reshuffle'

Surya Paloh Temui Jokowi di Istana, Nasdem Sebut Tak Bicarakan "Reshuffle"

Nasional
Sikap Komnas Perempuan-Komnas HAM terhadap Istri Ferdy Sambo Usai Jadi Tersangka Dikritik

Sikap Komnas Perempuan-Komnas HAM terhadap Istri Ferdy Sambo Usai Jadi Tersangka Dikritik

Nasional
Fadel Muhammad Anggap Pencopotannya sebagai Wakil Ketua MPR Inkonstitusional

Fadel Muhammad Anggap Pencopotannya sebagai Wakil Ketua MPR Inkonstitusional

Nasional
Merdeka dengan KUHP Nasional

Merdeka dengan KUHP Nasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.