Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY-Jokowi Jangan Lagi Saling Sindir

Kompas.com - 23/03/2016, 09:47 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan dan aksi Presiden Joko Widodo dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menarik perhatian publik dalam sepekan terakhir.

Kunjungan mendadak yang dilakukan Jokowi di proyek Wisma Atlet Hambalang yang mangkrak, dianggap sebagai balasan atas kritikan SBY yang dilontarkan saat ia melakukan "Tour de Java".

Pengajar Sosiologi Universitas Padjajaran Yusar Muljadji menilai, fenomena komunikasi seperti ini mungkin hanya terjadi di Indonesia.

Menurut dia, saling sindir antara SBY dan Jokowi, tak akan ditemukan di negara demokrasi seperti Amerika Serikat.

Ia mengatakan, kebijakan yang dilakukan Presiden AS Barack Obama tak pernah mendapatkan sindiran dari presiden sebelumnya, George Walker Bush.

"Artinya, Bush Jr tidak ingin mengganggu sistem yang dibangun oleh Presiden Obama," kata Yusar, saat dihubungi, Rabu (23/3/3016).

Kebalikannya, yang terjadi di Indonesia, menurut dia, SBY telihat terganggu saat sistem yang dibangunnya dirombak oleh Jokowi. 

Langkah yang dilakukan Jokowi dianggap sebagai pemicu hingga SBY merasa terganggu dan kemudian melontarkan sindiran atas distem yang dibangun Jokowi.

Usil

Akan tetapi, menurut Yusar, apa yang dilakukan SBY mendapatkan respons negatif dari publik, terutama kalangan netizen.

Sejumlah meme bertebaran di media sosial. 

Yusar berpendapat, baik SBY maupun Jokowi harus kembali pada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan rakyat.

"Seperti yang dicontohkan oleh Bush Jr terhadap Obama. Pak SBY tak perlu menyindir Presiden Jokowi mengingat kedudukannya yang bukan lagi sebagai presiden," ujar Yusar.

SBY, lanjut Yusar, harus memberikan kepercayaan bahwa sistem yang dibangun rezim saat ini untuk kepentingan rakyat.

Selain itu, Yusar menyarankan agar SBY fokus bekerja dan tak terlalu banyak merespons hal-hal yang tak perlu.

"Keep quiet dan bekerja," kata dia.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com