Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Angkutan Berbasis Aplikasi, Istana Minta Semua Pihak Menahan Diri

Kompas.com - 23/03/2016, 09:47 WIB

PONTIANAK, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Pratikno berharap semua pihak untuk menahan diri menyikapi polemik transportasi berbasis aplikasi di Indonesia.

Istana sudah meminta tiga pihak, yakni Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, Menkominfo Rudiantara, dan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok duduk bersama untuk membahas dan mencari solusi.

"Semua tahan diri ini transisi, kita cari jalan tengah cari solusi bersama, tapi tidak menghambat perkembangan teknologi," kata Pratikno di Pontianak, Rabu (23/3/2016), sebelum mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Entikong, seperti dikutip Antara.

KOMPAS.COM / RODERICK ADRIAN MOZES Kondisi kerusakan parah yang dialami salah satu sopir armada taksi di kawasan Monumen Nasional saat aksi demonstrasi di Jakarta, Selasa (22/3/2016). Sopir taksi menuntut pemerintah menutup angkutan umum berbasis online karena dianggap mematikan mata pencaharian mereka. KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES

Hal itu disampaikan Pratikno menyikapi aksi unjuk rasa para sopir taksi konvensional terhadap angkutan berbasis aplikasi. Demo itu diwarnai aksi anarkistis di sejumlah wilayah Jakarta.

Pratikno mengatakan, tiga regulator akan bersama mengatur bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa diperbaiki. (baca: Luhut: Blokir Aplikasi Tak Akan Menyelesaikan Masalah!)

Ia berharap layanan transportasi bagi masyarakat ke depan bisa lebih efisien, aman, dan cepat.

"Dan memanfaatkan teknologi, tapi dengan regulasi yang harus ketat demi keamanan dan kenyamanan masyarakat," katanya.

KOMPAS.com / RODERICK ADRIAN MOZES Sopir taksi melakukan aksi demonstrasi di sepanjang Jalan Sudirman, Jakarta, Selasa (22/3/2016). Mereka menuntut pemerintah menutup angkutan umum berbasis online karena dianggap mematikan mata pencaharian mereka.
Pratikno menambahkan, dalam waktu dekat tiga regulator yang dimaksud akan bertemu untuk kemudian menemukan solusi terbaik soal transportasi online. (baca: Luhut: Jangan Ada Lagi "Sweeping", Kami Tindak Tegas!)

"Saya tidak tahu perkembangan terakhir seperti apa yang penting dalam waktu dekat akan segera, yang utama sekarang ini semua harus menjaga diri, menenangkan diri yang penting pelayanan kepada masyarakat harus dijaga," katanya.

Pada aksi demonstrasi sebelumnya, Pratikno diminta Presiden untuk menerima perwakilan demonstran yang menuntut level "playing field" setara dalam hal regulasi bidang transportasi umum.

Menurut dia, hal itu menjadi domain Menhub meskipun Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menyampaikan bahwa perkembangan teknologi sudah tak bisa dihindarkan. (baca: JK: Dulu Blue Bird Didemo di Mana-mana, Sekarang Mendemo, Ha-ha-ha...)

"Cuma bagaimana teknologi itu dimanfaatkan optimal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat seefisien dan memberi ruang tapi dengan 'playing field' yang setara," kata Pratikno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com