Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Jangan Ada Lagi "Sweeping", Kami Tindak Tegas!

Kompas.com - 22/03/2016, 19:20 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, jangan ada lagi aksi anarkistis seperti yang terjadi dalam demo sopir angkutan umum di Jakarta, Selasa (22/3/2016).

Hal itu disampaikan Luhut dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa malam, menyikapi aksi unjuk rasa para sopir taksi konvensional terhadap operasi angkutan berbasis aplikasi.

"Untuk tidak melakukan tindakan seperti tadi, sweeping. Kami akan lakukan tindakan tegas dan sudah melakukan itu," kata Luhut.

Luhut menganggap kepolisian telah mengambil langkah yang cepat untuk meredam aksi anarkistis di sejumlah wilayah di Jakarta. (Baca: Blue Bird Minta Bukti Sopir Taksi yang Anarkistis)

Polda Metro Jaya akan kembali melakukan pertemuan dengan berbagai pihak untuk mencegah aksi serupa terulang lagi.

Luhut mengatakan, unjuk rasa memang hak setiap warga. Namun, aksi itu harus dilakukan sesuai dengan aturan, seperti memiliki izin dan berdemo di lokasi yang ditentukan. (Baca: Video Amatir Sopir Taksi Tabrak Pendemo)

"Tidak ada sweeping. Begitu keluar dari aturan permainan, maka aparat keamanan ambil tindakan yang sesuai aturan," kata Luhut.

Dalam jumpa pers itu, Luhut juga meminta agar semua pihak tidak terprovokasi. Ia berharap semua pihak menunggu pengaturan soal angkutan berbasis aplikasi.

Aksi demo yang kembali dilakukan sopir taksi konvensional hari ini berlangsung anarkistis. Mereka melakukan sweeping rekannya yang tetap beroperasi. (Baca: Blue Bird: Sopir Lakukan Aksi "Sweeping", Siap-siap "Wasalam")

Para pendemo merusak mobil taksi yang mengangkut penumpang. Para penumpang di dalamnya juga dipaksa turun.

Para pendemo juga bentrok dengan para pengemudi ojek berbasis aplikasi. (foto: Sopir Taksi dan Ojek Rusuh Saling Lempar Batu)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Adam Deni Dituntut 1 Tahun Penjara dalam Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Ahmad Sahroni

Nasional
Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok 'E-mail' Bisnis

Polri Ungkap Peran 2 WN Nigeria dalam Kasus Penipuan Berkedok "E-mail" Bisnis

Nasional
Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok 'E-mail' Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok "E-mail" Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke-55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com