Pengamat: Jokowi Berani Ambil Risiko, SBY Lebih Suka Manjakan Rakyat

Ia memandang, kebijakan Presiden terkait penggunaan APBN secara besar-besaran untuk pembangunan infrastruktur justru menunjukkan bahwa Jokowi tidak ingin terjebak dalam isu pencitraan.

Menurut analisis Yunarto, kebijakan Presiden Jokowi selama ini memang tidak populer dan berisiko terhadap citra dirinya di mata masyarakat, terutama keputusan Jokowi saat mencabut subsidi.

Di sisi lain, kebijakan membangun infrastruktur yang menjadi fokus Jokowi memang belum bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat untuk saat ini.

(Baca: Demokrat Kritik Jokowi yang Besar-besaran Pakai APBN untuk Infrastruktur)

Namun, Jokowi melihat pembangunan infrastruktur justru menjadi kunci dalam memajukan ekonomi meskipun efeknya baru bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam jangka 10 hingga 20 tahun mendatang.

"Dia yang paling berani mencabut subsidi, berani mengambil risiko," ujar Yunarto saat dihubungi, Senin (21/3/2016).

Lebih lanjut, dia menilai Jokowi menggunakan dasar kebijakan yang berbeda dalam melihat kelesuan ekonomi yang terjadi sekarang.

Menurut Jokowi, kata Yunarto, ekonomi akan kembali tumbuh apabila didukung infrastruktur yang memadai.

(Baca: Jokowi: Tidak Ada Infrastruktur yang Tidak Bisa Dibangun)

"Dengan begitu, Jokowi bisa menuntaskan permasalahan kemiskinan dengan pembangunan ekonomi yang diawali dengan pembenahan infastruktur," ujar dia.

Sementara itu, dari pandangan Yunarto, pada masa kepemimpinan SBY, masyarakat cenderung dimanjakan dengan pemberian subsidi dan dana bantuan langsung tunai.

Kebijakan tersebut, menurut dia, tidak banyak berpengaruh pada persoalan pengentasan masyarakat dari kemiskinan karena hanya bisa dirasakan oleh masyarakat selama satu sampai lima tahun.

"Apa yang dilakukan oleh SBY itu memanjakan masyarakat. Dia mengambil keputusan untuk berada di zona nyaman," ungkap Yunarto.

Selain itu, ia juga mengatakan, Presiden yang berorientasi pada kebijakan jangka pendek rentan dengan isu pencitraan.

Masukan SBY

Sebelumnya diberitakan, dalam rangkaian Tour de Java, tepatnya di Pati, Rabu (16/3/2016), Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sempat menanggapi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

Menurut SBY, pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur. Terlebih lagi, kondisi ekonomi Tanah Air sedang lesu.

(Baca: SBY: Bahaya kalau Pemimpin Tidak Mau Dengar Kritikan)

"Yang mengerti ekonomi kalau pajak dikuras habis ekonomi justru tidak tumbuh. Yang penting yang wajib pajak jangan mangkir. Jangan digenjot habis-habisan, apalagi saat kondisi ekonomi sedang sulit, maka perusahaan bisa bangkrut dan yang susah makin susah. Ekonomi sedang lesu, maka pajak harus pas," ujar SBY.

"Saya mengerti bahwa kita butuh membangun infrastruktur. Dermaga, jalan, saya juga setuju. Tetapi, kalau pengeluaran sebanyak-banyaknya dari mana? Ya dari pajak sebanyak-banyaknya. Padahal, ekonomi sedang lesu," lanjut dia.

(Baca: SBY vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

SBY pun meminta pemerintah mengurangi belanja infrastruktur dengan menundanya untuk dikerjakan pada tahun mendatang.

"Kalau ekonomi sedang lesu, dikurangi saja pengeluarannya. Bisa kita tunda tahun depannya lagi. Enggak ada keharusan harus selesai tahun ini. Indonesia ada selamanya sehingga jika ekonomi lesu, tidak lagi bertambah kesulitannya. Itu politik ekonomi," ujarnya.