Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Presiden Jokowi ke Hambalang Bukan untuk Balas SBY

Kompas.com - 21/03/2016, 13:06 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP menekankan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke proyek pusat olahraga Hambalang yang mangkrak bukan untuk membalas kritik Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dikatakan Johan dalam menanggapi sejumlah pihak yang menilai bahwa Jokowi ingin membalas kritik SBY dengan menyindir proyek Hambalang yang tak tuntas pada era pemerintahannya.

"Jangan dikait-kaitkan apa yang dilakukan Presiden ke Hambalang sebagai bagian dari mengomentari kritik SBY. Sama sekali tidak ada tujuan itu," ujar Johan, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/3/2016).

Johan mengatakan, kunjungan Jokowi ke Hambalang sudah direncanakan jauh hari dan tidak mendadak.

Presiden meminta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memberikan laporan soal nasib proyek itu sebelum meninjau langsung.

Selain itu, melihat nasib proyek Hambalang merupakan bagian dari fokus Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.

"Beberapa waktu lalu kan juga tidak hanya mengunjungi bangunan di Hambalang, tetapi juga jalan tol dan lain-lain. Jadi, ini tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan Pak SBY," lanjut Johan.

Soal kritik SBY terhadap pemerintah, menurut Johan, hal itu pun tidak ada yang perlu dipersoalkan.

"Hak siapa pun memberi masukan kepada Presiden. Masukan itu akan dilihat apakah akan bisa ditindaklanjuti atau tidak. Jadi, sah-sah saja memberikan masukan, apalagi dari sebuah partai besar bernama Demokrat," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden mengunjungi wisma atlet di Hambalang yang mangkrak, Jumat (18/3/2016).

Proyek itu dimulai pada pemerintahan SBY, yang terhenti setelah salah satu bangunannya ambles, dan ada tindak pidana korupsi dari proyek tersebut yang diusut oleh KPK.

Pembangunannya pun dihentikan hingga saat ini.

Jokowi mengaku masih memikirkan apakah megaproyek yang menelan biaya hingga Rp 1,2 triliun dari anggaran negara ini perlu dilanjutkan atau tidak.

Namun, dia menekankan bahwa aset negara harus diselamatkan.

Langkah Jokowi itu kemudian dianggap sebagai respons Jokowi atas pernyataan SBY soal pembangunan infrastruktur.

Dalam rangkaian Tour de Java, tepatnya di Pati, Rabu (16/3/2016), Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sempat menanggapi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

Menurut SBY, pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur, apalagi kondisi ekonomi Tanah Air sedang lesu.

Kompas TV Jokowi akan Bahas Hambalang di Ratas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Pengamat: Nasib Ganjar Usai Pilpres Tergantung PDI-P, Anies Beda karena Masih Punya Pesona Elektoral

Nasional
Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com