Kompas.com - 21/03/2016, 13:06 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP menekankan, kunjungan Presiden Joko Widodo ke proyek pusat olahraga Hambalang yang mangkrak bukan untuk membalas kritik Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu dikatakan Johan dalam menanggapi sejumlah pihak yang menilai bahwa Jokowi ingin membalas kritik SBY dengan menyindir proyek Hambalang yang tak tuntas pada era pemerintahannya.

"Jangan dikait-kaitkan apa yang dilakukan Presiden ke Hambalang sebagai bagian dari mengomentari kritik SBY. Sama sekali tidak ada tujuan itu," ujar Johan, di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/3/2016).

Johan mengatakan, kunjungan Jokowi ke Hambalang sudah direncanakan jauh hari dan tidak mendadak.

Presiden meminta Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memberikan laporan soal nasib proyek itu sebelum meninjau langsung.

Selain itu, melihat nasib proyek Hambalang merupakan bagian dari fokus Jokowi dalam pembangunan infrastruktur.

"Beberapa waktu lalu kan juga tidak hanya mengunjungi bangunan di Hambalang, tetapi juga jalan tol dan lain-lain. Jadi, ini tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan Pak SBY," lanjut Johan.

Soal kritik SBY terhadap pemerintah, menurut Johan, hal itu pun tidak ada yang perlu dipersoalkan.

"Hak siapa pun memberi masukan kepada Presiden. Masukan itu akan dilihat apakah akan bisa ditindaklanjuti atau tidak. Jadi, sah-sah saja memberikan masukan, apalagi dari sebuah partai besar bernama Demokrat," lanjut dia.

Sebelumnya, Presiden mengunjungi wisma atlet di Hambalang yang mangkrak, Jumat (18/3/2016).

Proyek itu dimulai pada pemerintahan SBY, yang terhenti setelah salah satu bangunannya ambles, dan ada tindak pidana korupsi dari proyek tersebut yang diusut oleh KPK.

Pembangunannya pun dihentikan hingga saat ini.

Jokowi mengaku masih memikirkan apakah megaproyek yang menelan biaya hingga Rp 1,2 triliun dari anggaran negara ini perlu dilanjutkan atau tidak.

Namun, dia menekankan bahwa aset negara harus diselamatkan.

Langkah Jokowi itu kemudian dianggap sebagai respons Jokowi atas pernyataan SBY soal pembangunan infrastruktur.

Dalam rangkaian Tour de Java, tepatnya di Pati, Rabu (16/3/2016), Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sempat menanggapi pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

Menurut SBY, pemerintah sebaiknya tidak menguras anggaran di sektor infrastruktur, apalagi kondisi ekonomi Tanah Air sedang lesu.

Kompas TV Jokowi akan Bahas Hambalang di Ratas
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bisakah Polisi Menangkap Tanpa Ada Bukti?

Bisakah Polisi Menangkap Tanpa Ada Bukti?

Nasional
Tanggal 30 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tempat yang Tidak Boleh Dimasuki Penyidik dalam KUHAP

Tempat yang Tidak Boleh Dimasuki Penyidik dalam KUHAP

Nasional
Saksi Ungkap Kakak Bupati Langkat Pengusaha Jagung yang Ikut Tender Proyek Infrastruktur

Saksi Ungkap Kakak Bupati Langkat Pengusaha Jagung yang Ikut Tender Proyek Infrastruktur

Nasional
Otoritas Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tak Leluasa jika di Bawah Kemenkominfo

Otoritas Perlindungan Data Pribadi Dinilai Tak Leluasa jika di Bawah Kemenkominfo

Nasional
Otoritas Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kementerian Dikhawatirkan Rentan Terpengaruh Politik

Otoritas Perlindungan Data Pribadi di Bawah Kementerian Dikhawatirkan Rentan Terpengaruh Politik

Nasional
JPU Pertanyakan Peran Kakak Bupati Langkat: Kepala Desa Bisa Atur Kadis hingga Ganti Pejabat

JPU Pertanyakan Peran Kakak Bupati Langkat: Kepala Desa Bisa Atur Kadis hingga Ganti Pejabat

Nasional
KPK Duga Wali Kota Ambon Ikut Campur Tentukan Pemenang Lelang

KPK Duga Wali Kota Ambon Ikut Campur Tentukan Pemenang Lelang

Nasional
Hakim Ingatkan Saksi Kasus Korupsi di Langkat: Tak Usah Berpikir Selamatkan Siapa-siapa

Hakim Ingatkan Saksi Kasus Korupsi di Langkat: Tak Usah Berpikir Selamatkan Siapa-siapa

Nasional
Saksi Sebut Kakak Bupati Langkat Sewa Perusahaan agar Dapat Tender Proyek

Saksi Sebut Kakak Bupati Langkat Sewa Perusahaan agar Dapat Tender Proyek

Nasional
Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

Nasional
Pengacara Duga Ada 'Sosok Besar' yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Pengacara Duga Ada "Sosok Besar" yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

Nasional
Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Langkat Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur

Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Langkat Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur

Nasional
Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

Nasional
Relawan Ganjar 'Pede' soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Relawan Ganjar "Pede" soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.