Demokrat Pantau Masalah Serius dalam APBN 2016

"Perlu pula dijelaskan kepada rakyat secara transparan agar rakyat tahu duduk permasalahannya, dari mana menutup defisit itu, apakah dengan menambah utang baru atau pengurangan anggaran untuk pos-pos tertentu," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, saat rapat konsolidasi di Surabaya, Minggu (20/3/2016).

Sayangnya, dia tidak menjelaskan detail masalah serius dalam APBN yang dimaksud. Hinca maupun Ketua Umum Partai Demokrat tidak bersedia diwawancara lebih dalam soal masalah serius yang melanda APBN itu.

Partai Demokrat juga mencatat sejumlah kebijakan dan langkah pemerintah yang tidak sinergis, diantaranya tentang penggunaan anggaran negara yang kurang transparan dan akuntabel. (baca: Demokrat Kritik Jokowi Besar-besaran Pakai APBN untuk Infrastuktur)

Oleh karena itu, Partai Demokrat menyarankan pemerintah perlu menjaga akuntabilitasnya agar tidak membuka ruang untuk penyimpangan dan korupsi. (baca: Jokowi: Sedih Melihat Hambalang Mangkrak...)

Poin APBN dan kebijakan fiskal, serta akuntabilitas kinerja itu adalah dua dari 10 poin pandangan dan rekomendasi Partai Demokrat menyikapi isu nasional yang berkembang saat ini.

Sembilan poin sisanya antara lain, mendukung pemerintah dalam memberantas narkoba dan terorisme, meminta pemerintah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas dengan memaksimalkan fungsi penegak hukum lainnya, serta meminta pemerintah mencarikan solusi yang tepat untuk nasib guru honorer.

Pandangan dan rekomendasi Partai Demokrat juga menyinggung status PSSI yang masih disanksi oleh FIFA. (Baca: SBY Vs Jokowi, Pantun Kritik 'Dibalas' Hambalang...)

"Partai Demokrat meminta agar pemerintah segera mengambil langkah solutif agar sepakbola Indonesia bisa kembali bergairah dan rakyat juga senang," kata Hinca.