Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ani Yudhoyono, Peluang "Nyapres", dan Anggapan bak Hillary Clinton

Kompas.com - 16/03/2016, 08:25 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama istri Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ani Yudhoyono, mendadak ramai diperbincangkan di media sosial, Selasa (15/3/2015).

Foto Ani yang bertuliskan "Calon Presiden Partai Demokrat 2019" disebar di dunia maya.

Pada foto tersebut, Ani Yudhoyono menggunakan baju berwarna biru khas Demokrat, melambaikan tangan dengan latar belakang bendera Merah Putih.

Foto dilengkapi tulisan "Lanjutkan!" dan juga tagar "#AniYudhoyono2019".

Inikah "jagoan" Demokrat untuk Pemilihan Presiden 2019?

Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul membenarkan bahwa foto tersebut memang dibuat oleh tim DPP Partai Demokrat. (Baca: Amir Syamsuddin Sebut Gambar Ani Yudhoyono Jadi Capres Demokrat Bukan Sikap Resmi Partai)

Menurut Ruhut, ada masukan dari masyarakat agar Demokrat mengusung Ani sebagai capres.

Ruhut mengatakan, masyarakat yang ditemui dalam kunjungan Tour de Java yang dilakukan SBY pada pekan lalu meminta Ketua Umum Partai Demokrat itu untuk maju kembali sebagai capres.

Namun, hal itu tak memungkinkan karena SBY pernah menjabat presiden selama dua periode.

"Rakyat kita yang sudah sangat cerdas ini, ya mereka mengatakan 'Kalau memang Bapak enggak, ya apa salahnya Ibu Ani?' Itu rakyat yang meminta," ucap Ruhut.

Dorongan internal partai

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menambahkan, dorongan agar Ani menjadi capres tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari internal Partai Demokrat.

Bahkan, dorongan ini sudah muncul sebelum Pemilu Presiden 2014 lalu.

Namun, Demokrat akhirnya memutuskan tidak mengusung Ani saat itu.

Partai berlambang mercy itu memilih untuk menggelar konvensi calon presiden.

Namun, konvensi itu juga gagal melahirkan calon dengan elektabilitas tinggi sehingga akhirnya Demokrat memutuskan untuk tidak ikut mengusung calon.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com