Kompas.com - 15/03/2016, 13:57 WIB
|
EditorFarid Assifa
AMBON, KOMPAS.com - Wakil Gubernur Maluku Zeth Sahuburua mengatakan, Provinsi Maluku sangat kaya akan sumber daya alam, namun sayang provinsi berjuluk seribu pulau ini masih saja terbelakang dan masuk ke provinsi termiskin di Indonesia.

“Jadi kita ini kaya tapi memang sengaja ditinggalkan, padahal hasil alam kita sangat melimpah,” kata Sahuburua di Ambon, Selasa (15/3/2016).

Dia mengungkapkan, kekayaan alam Maluku tidak hanya di bidang kelautan, tetapi juga pada sektor minyak dan gas. Untuk sektor perikanan, Maluku merupakan provinsi penghasil ikan terbesar di Indonesia dengan jumlah produksi per tahun 1,72 juta per ton atau 26,25 persen dari produksi ikan nasional.

“Produksi ikan nasional per tahun mencapai 8-10 juta ton, dan Maluku menghasilkan 1,72 juta ton per tahun. Itu artinya Maluku memproduksi sepertiga dari produksi ikan nasional, tetapi kenapa Maluku masih miskin? Karena memang ditinggalkan," ungkapnya.

Dia menjelaskan, hasil kekayaan alam yang berlimpah di Maluku sejak dahulu mestinya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Namun faktanya, hingga kini Maluku masih sangat tertinggal jauh dibanding daerah lain di Indonesia.

Pendekatan kontinental

Menurut dia, salah satu penyebab Maluku masih terus terbelakang adalah karena kebijakan pembangunan selama ini masih bertumpu pada pendekatan kontinental atau darat, sementara Maluku terdiri dari pulau-pulau dengan luas daratan yang hanya 7,4 persen.

“Selama ini, pendekatan pembangunan masih menggunakan pendekatan kontinental, jadi sampai dunia kiamat pun kalau tidak diubah, anggaran yang didapat oleh Maluku hanya dihitung daratnya,” sebutnya.

Dia mengungkapkan, Provinsi Maluku yang terdiri dari 1.340 pulau yang didominasi oleh lautan tidak harus ditafsirkan sebagai pemisah antarwilayah. Laut harusnya dimaknai sebagai penghubung antarpulau. Dengan begitu, maka kebijakan pembangunan harus dapat mengedepankan azas keadilan.

“Saya mau katakana anggota DPD RI itu sudah datang ke Maluku berulang kali, sudah 132 orang datang ke sini menyerap aspirasi, namun perubahan tidak juga ada. Begitu pun dengan anggota DPR RI, apa pun kita usul tapi sampai ke sana mereka lupa,” ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Soal Pencopotan Hakim MK Aswanto, Mahfud: Kita Sudah Punya Pandangan Hukum

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Tragedi Kanjuruhan, Amnesty Internasional Nilai Kapolda Jawa Timur Layak Dicopot

Nasional
Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, 'Ojo Kemajon' atau 'Ojo Kesusu?'

Pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem, "Ojo Kemajon" atau "Ojo Kesusu?"

Nasional
ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

ICJR: Aparat Pelaku Tragedi Kanjuruhan Harus Diproses Pidana, Bukan Semata Langgar Etik

Nasional
BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

BTT Pemda Masih Rp 7 Triliun, Mendagri Sebut Bisa Dipakai untuk Kendalikan Inflasi

Nasional
Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Periksa Pramugari, KPK Dalami Perjalanan Lukas Enembe Pakai Jet Pribadi

Nasional
Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Profil Atnike Sigiro, Aktivis Perempuan dan Dosen yang Jadi Ketua Komnas HAM

Nasional
Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Pembentukan Pansus Tragedi Kanjuruhan DPR Diminta Tak Tumpang Tindih dengan TGIPF Pemerintah

Nasional
Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Barang Bukti Kasus Brigadir J, Ada Senpi Laras Pendek dan Panjang

Nasional
Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Eks Anggota DPR Chandra Tirta Wijaya Dicegah ke Luar Negeri atas Permintaan KPK

Nasional
DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

DPR Sahkan 9 Anggota Komnas HAM Periode 2022-2027 Terpilih, Berikut Namanya...

Nasional
Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Daftar 9 Anggota Komnas HAM 2022-2027, ada Eks Ketua LPSK hingga Aktivis

Nasional
AHY: Koalisi Itu Penuh Misteri karena Tidak Semua dalam Kendali Kita

AHY: Koalisi Itu Penuh Misteri karena Tidak Semua dalam Kendali Kita

Nasional
Nasdem Deklarasikan Anies, Pakar Prediksi Pembentukan Koalisi 2024 Lebih Cepat

Nasdem Deklarasikan Anies, Pakar Prediksi Pembentukan Koalisi 2024 Lebih Cepat

Nasional
SETARA Institute Soroti Penggunaan Gas Air Mata sebagai Prosedur Pengendalian Massa

SETARA Institute Soroti Penggunaan Gas Air Mata sebagai Prosedur Pengendalian Massa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.