Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Hentikan Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan

Kompas.com - 08/03/2016, 11:51 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyerukan dihentikannya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Hal itu ia ungkapkan melalui akun Twitter pribadinya, @jokowi, dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, Selasa (8/3/2016).

"Selamat Hari Perempuan Sedunia. Hentikan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan," kata Jokowi.

Di Jakarta, sebanyak 400 orang akan berpartisipasi dalam peringatan Hari Perempuan Internasional 2016. Mereka akan melakukan aksi damai pada Selasa (8/3/2016) pukul 15.00 WIB, dengan berjalan kaki mulai dari depan Gedung Indosat menuju ke Istana Kepresidenan.

Di tengah aksi tersebut, beberapa kementerian yang berkaitan dengan perempuan juga akan disambangi. Pernyataan sikap pun akan diberikan di depan gedung kementerian terkait.

Isu utama yang akan disampaikan terkait dengan ketimpangan perlakuan negara terhadap kaum perempuan.

"Ketimpangan. Ada satu kata perjuangan yang ada di dalamnya, bahwa tidak ada seorang pun boleh ditinggalkan dalam segala hal. Dalam tujuan Millenium Development Goals, dikenal dengan no one left behind," ujar Direktur Kapal Perempuan, Misiyah, di Jakarta, Minggu (6/3/2016).

Di samping ketimpangan ekonomi, lanjut Misiyah, yang akan mereka suarakan terkait produk-produk hukum yang diskriminatif terhadap perempuan dan kaum marginal.

Menurut dia, ketimpangan kemiskinan yang dialami perempuan jauh lebih besar daripada laki-laki karena dia punya hambatan-hambatan yang berbeda dengan laki-laki.

"Misalnya, terhambat produk-produk hukum yang diskriminatif dan menutup kesempatan perempuan serta persaingan yang cukup keras dan tidak dapat dikejar oleh perempuan," kata Misiyah.

Dorongan untuk menghapuskan dan mengubah undang-undang juga akan disuarakan oleh Gerakan Perempuan Melawan Ketimpangan pada aksi kepada pemerintah.

Beberapa di antaranya undang-undang tentang penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan, perlindungan pekerja rumah tangga, hingga penghapusan dan penghentian perkawinan anak.

"Itu (penghapusan perkawinan anak) yang sudah diperjuangkan oleh berbagai generasi untuk mengubah Undang-Undang Perkawinan yang melegalkan anak-anak umur 16 tahun dikawinkan," kata Misiyah.

Adapun rangkaian kegiatan Hari Perempuan Nasional 2016 telah berlangsung sejak 1 Maret lalu dan akan berlangsung hampir satu bulan.

Selain Jakarta, daerah-daerah lain yang dijadikan tempat lokasi kegiatan di antaranya Semarang, Batu, Malang, Gresik, Padang, Kupang, Pangkep, dan Lotim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com