Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jelang KTT OKI, Panglima TNI Minta Tentara Tak Toleransi Segala Kerawanan

Kompas.com - 01/03/2016, 10:32 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo memerintahkan prajurit TNI untuk memperketat keamanan menjelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Ke-5 pada 6-7 Maret 2016.

"Segala bentuk kerawanan jangan sampai ditoleransi. Bila sudah melihat ada gelagat kerawanan maka prajurit diminta melakukan pengamanan melalui prosedur yang sudah ada," kata Panglima TNI saat memimpin apel gelar pasukan Komando Operasi Pengamanan VVIP menjelang KTT Luar Biasa OKI 2016, di Silang Monas, Jakarta, Selasa (1/3/2016), seperti dikutip Antara.

Menurut Gatot, acara KTT OKI ini merupakan kebanggaan bangsa. Indonesia sebagai negara yang mayoritas Muslim dan mempunyai posisi tawar yang tinggi dipandang baik oleh negara lain.

"Tugas pengamanan KTT OKI adalah tugas kehormatan sekaligus kepercayaan yang mengandung misi diplomatik karena manifestasi kontribusi Indonesia yang akan dihadiri kurang lebih 57 negara Islam," ujar Gatot.

Panglima TNI menyampaikan bahwa konferensi OKI kali ini diinisiatif oleh Indonesia. Oleh karena itu keberhasilan pengamanan acara ini menjadi tugas mulia bagi prajurit.

"Tugas yang prajurit emban bukan sekedar tugas rutin biasa, tapi tugas sangat penting tapi bersentuhan langsung dengan kehormatan citra dan nama Indonesia di mata internasional. Saya sendiri akan memimpin bersama unsur pengamanan baik Pangdam Jaya maupun Kapolda," tegas Gatot.

Gatot meminta prajurit bisa memberikan keamanan yang baik. "Jangan sekali-sekali memberi kompromi terhadap setiap gelagat dan indikasi yang mengundang kerawanan. Waspadai secara cermat setiap langkah antisipasi, terutama terhadap indikasi aksi terorisme," jelas Gatot.

Sebanyak 10.150 tentara dan polisi mengikuti apel pengamanan tersebut. Mereka berasal dari Koopspam, Kosatgaspam, Satgaspamwil, Kodam Jaya, Kostrad, Kormar, Paskhas, Satgas Hanud, Satgas Passus TNI, Satgas Kodam II/Srw, Satgas Kodam III/Slw, "standby force", Kostrad dan Polri.

"Sasaran pengamanan adalah mengatasi kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, unjuk rasa anarkis, kerusuhan, aksi terorisme atau menyalahgunakan senjata api, bom dan bahan peledak, sabotase, penghadangan, penyanderaan, penculikan dan penyekapan, kejahatan konvensional dan transnasional lainnya," ucap Gatot.

Dalam kesempatan itu, Panglima TNI menginstruksikan agar prajurit memahami secara jelas tugas setiap perorangan dan satuan sebagaimana yang direncanakan dalam pengamanan.

"Kuasai tugas yang menjadi tanggung jawab baik perorangan maupun satuan dengan kewaspadaan penuh. Laksanakan kordinasi secara ketat, baik intern maupun antarkomponen pengamanan, termasuk pengamanan dari kepala negara yang membawa pengamanan," kata mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com