Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Minta Pengusaha Tionghoa Bantu Pemerintah Tekan Kesenjangan

Kompas.com - 28/02/2016, 21:16 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta warga Indonesia keturunan Tionghoa, khususnya yang menjadi pengusaha besar, untuk membantu pemerintah menekan kesenjangan sosial. JK ingin pengusaha Tionghoa tetap konsisten berbisnis sekaligus menyerap tenaga kerja di Indonesia.

"Kita tidak bisa berharap pada negara lain, karena terkadang negara lain lebih sulit dari kita," kata JK, dalam perayaan Cap Go Meh bersama di Hall D Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Minggu (28/2/2016).

Ia menuturkan, pengusaha Tionghoa memiliki banyak kesempatan untuk membuktikan baktinya pada Indonesia. Menurut JK, kecintaan pada bangsa Indonesia tidak cukup melalui kata, tetapi perlu diwujudkan konkret dengan perilaku.

Langkah menekan kesenjangan salah satunya adalah dengan sebanyak-banyaknya membuka lapangan pekerjaan. Dengan lapangan pekerjaan, maka masyarakat golongan tidak mampu akan naik ke level mampu atau menengah.

Selain membuka lapangan pekerjaan, kata JK, pengusaha Tionghoa juga ia harapkan taat pajak.

Selanjutnya, JK meminta pengusah Tionghoa untuk lebih percaya menyimpan uangnya di Indonesia.

"Berbuatlah yang baik untuk bangsa ini. Jangan menggali bangsa, menggali, hasilnya disimpan (di luar negeri). Itu bukan semangat membangun bangsa," ungkapnya.

Perayaan Cap Go Meh 2016 dihadiri sejumlah menteri, pimpinan MPR, perwakilan duta besar negara sahabat, dan sekitar seribuan masyarakat dari Forum Bersama Indonesia Tionghoa. Tahun ini adalah tahun kesembilan digelarnya perayaan Cap Go Meh bersama. Tema yang diangkat untuk tahun ini adalah "Bersama Membangun Bangsa."

"Tidak ada alasan untuk Indonesia tidak satu. Kita bertekad Indonesia harus maju dan jaya, kita harus mewariskan yang terbaik pada generasi penerus bangsa," kata Ketua Forum Bersama Indonesia Tionghoa, Murdaya W Poo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com