Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Uang di Bursa Caketum Dianggap Bisa Hancurkan Golkar

Kompas.com - 26/02/2016, 19:35 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Golkar, Indra Bambang Utoyo, beranggapan jika politik uang masih marak terjadi pada penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas), maka partai harapan Golkar untuk merebut kembali suara publik akan pupus.

Politik uang, menurut dia, menyebabkan hanya orang-orang yang punya uang bisa jadi ketua umum. Sikap dasar Golkar pun semakin ditinggalkan, yaitu musyawarah mufakat dan gotong royong.

"Kalau mau terus seperti itu (politik uang), harapan untuk Golkar enggak ada. Kalau Golkar enggak ada harapan, masa publik pilih Golkar," kata Indra di Jakarta, Jumat (26/2/2016).

"Kami sangat mengharapkan pada teman-teman untuk tidak memulai Munas ini dengan politik uang," ujarnya.

Indra enggan menyebutkan kandidat-kandidat calon ketua umum mana saja yang terlibat politik uang dan mana saja yang bersih.

Ia menilai hal tersebut tak etis mengingat semuanya adalah kader Partai Golkar. Termasuk membenarkan nominal sebaran uang yang disebutkan beberapa kader Partai Golkar.

Misalnya, pernyataan Nurdin halid yang mengatakan bahwa salah satu calon ketua umum Golkar menjanjikan 10.000 dollar Singapura untuk memberi surat dukungan.

Menurut Indra, rumor politik uang tersebut sangat sulit dibuktikan karena tentunya pemberi maupun penerima sama-sama tidak akan mengakui.

"Pokoknya jangan ada tuduh menuduh dulu," ucapnya.

Plt Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara Nurdin Halid sebelumnya membeberkan adanya pengakuan dari salah satu Ketua DPD II di wilayah Sulawesi Utara yang dijanjikan uang oleh seorang calon ketua umum untuk memberikan surat dukungan. 

"Pengakuan DPD II, dia dijanjikan 10.000 dollar Singapura untuk memberi surat dukungan," kata Nurdin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/2/2016).

Dugaan politik uang ini dibicarakan oleh para Ketua DPD I saat berkumpul di kediaman Nurdin, Rabu (17/2/2016) malam. 

Dalam pertemuan itu, lahir sejumlah kesepakatan untuk menghindari politik uang. 

Salah satunya, DPD I dan II Golkar dalam menerima sosialisasi dari caketum juga tidak dibenarkan membuat atau memberikan surat dukungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Erick Thohir pada Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol KIM, Begini Penjelasan Airlangga

Ada Erick Thohir pada Pertemuan Prabowo dan Ketum Parpol KIM, Begini Penjelasan Airlangga

Nasional
Psikolog Forensik: Laporan Visum Sebut Vina dan Eky Mati Tak Wajar, Tak Disebut Korban Pembunuhan

Psikolog Forensik: Laporan Visum Sebut Vina dan Eky Mati Tak Wajar, Tak Disebut Korban Pembunuhan

Nasional
Bamsoet Janji Bakal Hadir pada Sidang Lanjutan MKD soal Isu Amendemen

Bamsoet Janji Bakal Hadir pada Sidang Lanjutan MKD soal Isu Amendemen

Nasional
Calon Penumpang Pesawat Diminta Datang 3 Jam Lebih Awal ke Bandara Imbas Sistem Imigrasi Alami Gangguan

Calon Penumpang Pesawat Diminta Datang 3 Jam Lebih Awal ke Bandara Imbas Sistem Imigrasi Alami Gangguan

Nasional
KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

KY Sebut Tak Terdampak Ganguan PDN

Nasional
Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol KIM Plus Erick Thohir di Kemenhan, Bahas Apa?

Nasional
Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Polri Hormati Langkah Pihak Pegi Setiawan Ajukan Praperadilan

Nasional
Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Prabowo Mangkir Panggilan PTUN soal Gugatan Bintang 4, Pilih Hadiri Penyematan Bintang Bhayangkara Utama Polri

Nasional
Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Respons Gerindra dan PAN Saat Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Menurun

Nasional
Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Gerindra Tak Paksakan Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jakarta

Nasional
Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Rangkaian Puncak Haji Berakhir, 295 Jemaah Dibadalkan

Nasional
Gerindra: Memang Anies Sudah 'Fix' Maju di Jakarta? Enggak Juga

Gerindra: Memang Anies Sudah "Fix" Maju di Jakarta? Enggak Juga

Nasional
Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Alasan Polri Beri Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara Utama ke Prabowo: Berjasa Besar

Nasional
Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Kuota Tambahan Haji Reguler Dialihkan ke Haji Plus, Gus Muhaimin: Mencederai Rasa Keadilan

Nasional
Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan 'Vina Cirebon'

Polri Klaim Penyidik Tak Asal-asalan Tetapkan Pegi Setiawan Jadi Tersangka Pembunuhan "Vina Cirebon"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com