Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politik Uang di Bursa Caketum Dianggap Bisa Hancurkan Golkar

Kompas.com - 26/02/2016, 19:35 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior Partai Golkar, Indra Bambang Utoyo, beranggapan jika politik uang masih marak terjadi pada penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas), maka partai harapan Golkar untuk merebut kembali suara publik akan pupus.

Politik uang, menurut dia, menyebabkan hanya orang-orang yang punya uang bisa jadi ketua umum. Sikap dasar Golkar pun semakin ditinggalkan, yaitu musyawarah mufakat dan gotong royong.

"Kalau mau terus seperti itu (politik uang), harapan untuk Golkar enggak ada. Kalau Golkar enggak ada harapan, masa publik pilih Golkar," kata Indra di Jakarta, Jumat (26/2/2016).

"Kami sangat mengharapkan pada teman-teman untuk tidak memulai Munas ini dengan politik uang," ujarnya.

Indra enggan menyebutkan kandidat-kandidat calon ketua umum mana saja yang terlibat politik uang dan mana saja yang bersih.

Ia menilai hal tersebut tak etis mengingat semuanya adalah kader Partai Golkar. Termasuk membenarkan nominal sebaran uang yang disebutkan beberapa kader Partai Golkar.

Misalnya, pernyataan Nurdin halid yang mengatakan bahwa salah satu calon ketua umum Golkar menjanjikan 10.000 dollar Singapura untuk memberi surat dukungan.

Menurut Indra, rumor politik uang tersebut sangat sulit dibuktikan karena tentunya pemberi maupun penerima sama-sama tidak akan mengakui.

"Pokoknya jangan ada tuduh menuduh dulu," ucapnya.

Plt Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara Nurdin Halid sebelumnya membeberkan adanya pengakuan dari salah satu Ketua DPD II di wilayah Sulawesi Utara yang dijanjikan uang oleh seorang calon ketua umum untuk memberikan surat dukungan. 

"Pengakuan DPD II, dia dijanjikan 10.000 dollar Singapura untuk memberi surat dukungan," kata Nurdin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (18/2/2016).

Dugaan politik uang ini dibicarakan oleh para Ketua DPD I saat berkumpul di kediaman Nurdin, Rabu (17/2/2016) malam. 

Dalam pertemuan itu, lahir sejumlah kesepakatan untuk menghindari politik uang. 

Salah satunya, DPD I dan II Golkar dalam menerima sosialisasi dari caketum juga tidak dibenarkan membuat atau memberikan surat dukungan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com