JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Indra Bambang Utoyo mengatakan, segala hal yang berpotensi menjegal terselenggaranya Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang bersih harus dicegah.
Salah satunya adalah ketidaktepatan dalam penyusunan panitia Munas.
Indra, yang juga mengajukan diri sebagai kandidat calon ketua umum Golkar mengatakan, penyusunan kepanitiaan Munas harus dilakukan secara demokratis. Jika tidak, maka akan berdampak pada hasil Munas yang akan ikut buruk.
"Dalam membentuk kepanitiaan harusnya demokratis dan terbuka. Enggak ada lagi kelompok ini, itu," ujar Indra di Jakarta, Jumat (26/2/2016).
Adapun terpilihnya nama Nurdin Halid sebagai ketua steering committee ditolak mayoritas kader Golkar, termasuk sebagian besar peserta rapat harian pengurus DPP Partai Golkar yang dilaksanakan Selasa (23/2/2016) lalu.
Rapat tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan, salah satunya adalah usulan sejumlah nama untuk menempati posisi panitia penyelenggara Munas.
Selain usulan nama Nurdin Halid sebagai Ketua SC, ada pula nama Theo L Sambuaga yang diusulkan sebagai ketua penyelenggara munas dan Zainuddin Amali sebagai ketua organizing committee.
"Jauh lebih baik memang pimpinan SC dan pimpinan Munas didapat oleh orang-orang yang tidak berpihak pada faksi mana pun," kata Indra.
Ia pun menyebut sejumlah nama yang berkembang di internal partai disebut cocok untuk menempati posisi Ketua SC. Mulai dari Rambe Kamarulzaman, Hafiz Zawawi, Agun Gunandjar, hingga Ponco Sutowo.
Menurut Indra, Mahyudin sempat digadang-gadang pantas mengemban tugas sebagai ketua SC. Namun, karena Mahyudin mencalonkan diri sebagai calon ketua umum maka sebaiknya tak memegang posisi di kepanitiaan.
Dari empat nama yang disebutnya, Indra mengatakan, keempatnya cenderung tak berafiliasi pada faksi mana pun.
"Menurut saya enggak. Tapi sebenarnya banyak sih. Masih ada beberapa orang lagi di DPP Golkar yang bisa jadi Ketua SC," ujar politisi senior partai berlambang pohon beringin itu.
Menurut Indra, susunan kepanitiaan yang kemarin telah diusulkan pada rapat harian DPP Partai Golkar masih dapat diubah pada pleno mendatang jika belum menimbulkan kepuasan.
Meski begitu, ia mengaku tak keberatan jika nantinya Nurdin tetap ditunjuk sebagai Ketua SC Munas Partai Golkar.
"Enggak ada masalah. Saya sama Nurdin kawan baik. Siapa saja bagi saya enggak ada masalah," ujarnya.
Masuknya nama Nurdin Halid ditolak mayoritas kader Golkar, termasuk sebagian besar peserta Rapat Harian tersebut.
"Sebagian besar peserta rapat keberatan atas usulan Nurdin sebagai Ketua SC," kata Wakil Sekjen Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia saat dihubungi, Rabu (24/3/2016).
Doli menilai pimpinan panitia atau steering commitee munas seharusnya ditunjuk sesuai tugas, pokok, dan fungsi pembidangan yang menangani urusan organisasi.
Selain itu, lanjut dia, untuk memenuhi prinsip berkeadilan, maka sebaiknya pimpinan panitia diberi kesempatan bukan kepada orang yang sudah pernah bahkan sering menjadi panitia Munas.
Nurdin Halid sebelumnya sudah pernah menjadi ketua steering committee pada Munas Golkar di Bali akhir 2014 lalu.
Munas tersebut dianggap tidak demokratis dan akhirnya muncul gugatan hingga Munas tandingan di Ancol yang membuat Golkar terpecah.
"Ada 31 ketua bidang dan wakil sekjen yang ada dalam DPP Partai Golkar Hasil Munas Riau yang juga punya kompetensi dan bisa dijadikan pimpinan panitia penyelenggara Munas," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.