MKD Akan Cari Pelaku Pemalsuan Tanda Tangan Setya Novanto lewat CCTV

"Bisa melalui (rekaman) CCTV paling bagus," katanya di Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Menurut dia, melalui CCTV itu, dapat diketahui secara pasti pelakunya, apakah orang suruhan Novanto atau ada pihak yang sengaja untuk memancing perhatian publik.

Dia mengatakan, dalam proses verifikasi, MKD akan bertanya kepada Kesekjenan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena setiap data kehadiran fraksi ada satu orang staf yang mengawasinya.

Menurut dia, seharusnya, staf Kesekjenan mengawasi secara ketat lembar presensi tersebut karena untuk memastikan bahwa yang menandatangani adalah anggota DPR bersangkutan.

"Mereka (staf Kesekjenan DPR) biasanya memastikan, kan bisa saja mereka lagi mengobrol lalu kecolongan," katanya.

(Baca: Setya Novanto Diduga Titip Absen, MKD Bisa Usut Tanpa Aduan)

Dasco menjelaskan, perhatian yang tinggi dari masyarakat, khususnya media sosial, menjadi dasar bagi Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memproses dugaan presensi palsu tersebut.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, MKD saat ini sedang memverifikasi kasus tersebut meskipun tanpa aduan, tetapi berdasarkan kuatnya perhatian masyarakat di media sosial.

"Dalam kasus dugaan absensi palsu maupun pelaporan jet pribadi, kami dalam proses verifikasi, yaitu telaah mendalam karena suhu politik di internal Golkar semakin 'panas' jelang munas," katanya.

(Baca: Novanto Tuding Ada yang Sengaja Palsukan Tanda Tangannya di Presensi Paripurna)

Menurut dia, tindak lanjut dugaan pelanggaran yang dilakukan Novanto merupakan bentuk tanggung jawab MKD dalam menjaga martabat dan kehormatan anggota parlemen.

Dasco enggan berspekulasi soal tanda tangan palsu Novanto dalam lembar absen rapat paripurna DPR, Selasa (23/2/2016) lalu, merupakan tindakan sengaja atau tidak.

"Pak Novanto maju sebagai salah satu calon. Bisa saja, ada yang sengaja menandatangani, lalu menyebar foto itu untuk memancing perhatian dan menjatuhkan dia," ujarnya.

Dasco juga memastikan MKD tidak ingin dijadikan alat politisasi dalam kasus pelaporan pesawat jet maupun dugaan pemalsuan tanda tangan.