Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Titip Absen Anggota DPR, MKD Duga Kesekjenan Kecolongan

Kompas.com - 26/02/2016, 12:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya masih memverifikasi dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto pada lembar kehadiran paripurna.

Jika hasil verifikasi menunjukkan adanya pelanggaran, MKD akan segera memprosesnya.

Dasco menambahkan, MKD juga akan melakukan pengecekan atas data Sekretariat Jenderal DPR sebagai pengawas tanda tangan anggota dewan. (Baca: Fadli Zon: Perlu Evaluasi Presensi Anggota Dewan)

"Karena absen ada yang jaga masing-masing partai. Kok bisa kecolongan," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/2/2016).

"Kalau penjaganya bersaksi yang tanda tangan stafnya Novanto, maka kami tanya, apakah disuruh atau bagaimana," sambungnya.

Ia menyayangkan jika memang ada yang memalsukan tanda tangan Novanto karena hal ini sebenarnya sulit dilakukan. Mengingat, masing-masing petugas yang mengawal daftar tanda tangan pasti mengenali anggota DPR.

"Apalagi pak Novanto. Kalau mau kan dia bikin surat izin saja. Buat apa malsukan tanda tangan di kolom absen? Kalau izin kan dianggap enggak masalah," kata politisi Partai Gerindra itu.

Ia mengatakan, sistem presensi menggunakan teknologi sidik jari atau finger print akan lebih ketat. (Baca: Novanto Tuding Ada yang Sengaja Palsukan Tanda Tangannya di Presensi Paripurna)

Dugaan Novanto titip absen untuk menandai kehadirannya pada rapat paripurna sempat ramai di media sosial, Selasa (23/2/2016). Foto lembar presensi yang tersebar di media sosial terdapat tanda tangan Novanto. Padahal, di hari yang sama, ia tengah berada di Manado.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com