Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Pendakwah ISIS di Jakarta Penuhi Unsur Terorisme

Kompas.com - 24/02/2016, 14:50 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa pendakwah yang diduga simpatisan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) dan menyusup ke beberapa masjid di Jakarta telah memenuhi unsur penyebaran paham radikalisme dan terorisme.

Walau demikian, Pramono menyebut bahwa penindakan terhadap para pendakwah itu belum dapat dilakukan karena masalah payung hukum.

"Apa yang mereka dakwahkan itu sudah memenuhi unsur, tetapi memang peraturan perundangan kita belum secara gamblang memberikan ruang untuk melakukan tindakan terhadap mereka," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Pramono mengungkapkan hal itu karena mengaku telah menyaksikan video dakwah tersebut. Ia berharap, pembahasan RUU Antiterorisme dapat segera diselesaikan sehingga penindakan pada kasus-kasus serupa dapat dilakukan cepat.

Saat ini, kata Pramono, pemerintah bersama Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme akan memaksimalkan langkah preventif terkait penyebaran paham radikal.

(Baca: Luhut Anggap Penyusupan ISIS Melalui Masjid di Jakarta Masih Skala Kecil)

Menurut Pramono, pemerintah akan memaksimalkan program deradikalisasi terhadap para pendakwah yang berhasil dikenali.

"Saya meyakini, pemerintah akan segera mengambil langkah preventif," ungkapnya.

Penyusupan pendakwah yang diduga simpatisan ISIS itu kali pertama diungkap media Australia, ABC. (Baca: Media Australia Rekam Kegiatan Propaganda ISIS di Jakarta)

Media tersebut mendapatkan informasi itu setelah salah satu juru kameranya mengikuti ceramah di salah satu masjid di Jakarta.

"Mereka memproklamasikan wilayah itu sebagai Negara Islam karena hukum Tuhan ditegakkan penuh dan tidak ada intimidasi dari negara luar," ujar penceramah bernama Syamsudin Uba tersebut.

(Baca: Polri Dalami Info Kegiatan ISIS di Sejumlah Masjid di Jakarta)

"Meskipun orang kafir tidak mengakui negara Islam ini, meskipun PBB tidak mengakuinya, tetapi umat Islam tidak memerlukan pengakuan mereka," lanjut dia.

Rekaman kegiatan ini belakangan diunggah secara online sebagai propaganda ISIS ke YouTube. Polri sudah mendapatkan informasi itu dan menindaklanjutinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com