Luhut: Pergi Saja Sana ke Melanesia, Jangan Tinggal di Indonesia!

Kompas.com - 19/02/2016, 15:13 WIB
Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan jumpa pers di tengah mencuatnya kasus PT Freeport, di kantor Kemenpolhukam, Jakarta, Jumat (11/12). Jumpa pers juga di hadiri anngota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dari Partai Golkar yakni Kahar Muzakir, Adies Kadir, dan Ridwan Bae dan Staf Khusus Bidang Hukum Kantor Staf Kepresidenan Lambock V Nahattands (kiri). Kompas/Alif IchwanLuhut Binsar Pandjaitan mengadakan jumpa pers di tengah mencuatnya kasus PT Freeport, di kantor Kemenpolhukam, Jakarta, Jumat (11/12). Jumpa pers juga di hadiri anngota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dari Partai Golkar yakni Kahar Muzakir, Adies Kadir, dan Ridwan Bae dan Staf Khusus Bidang Hukum Kantor Staf Kepresidenan Lambock V Nahattands (kiri).
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi isu kemunculan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua. Gerakan itu memfokuskan aksinya untuk bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG).

Kelompok ini mewacanakan diri ingin menyatukan negara-negara kawasan Melanesia dan memerdekakannya sebagai sebuah negara baru.

"Ya pergi saja mereka ke MSG sana, jangan tinggal di Indonesia lagi," ujar Luhut di Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/2/2016).

(Baca: Polisi Sita Papan Kantor OPM di Wamena)

Luhut menegaskan, keberadaan mereka adalah ancaman. Namun, Pemerintah Indonesia tidak gentar atas keberadaan gerakan tersebut.

Gerakan semacam itu, kata Luhut, didasari oleh kesenjangan ekonomi yang tinggi. Dia pun menyoroti pemerintah setempat yang dianggap tidak mampu mengatur keuangan daerah untuk pembangunan dengan baik.

(Baca: Gubernur Papua: Dana Otonomi Khusus Tak Bermanfaat bagi Warga)

"Rp 52 triliun untuk otonomi khusus Papua itu sudah. Tapi hampir 60 persen pemimpin-pemimpin di Papua itu meninggalkan tempatnya. Bagaimana dia mau me-manage dengan baik? Manajemen mereka yang tidak baik," ujar Luhut.

Oleh karena itu, mantan Kepala Staf Presiden itu mendorong agar pejabat di Papua tidak terlalu sering meninggalkan daerahnya. Mereka diharapkan bisa menyalurkan dengan baik dana otonomi khusus yang sudah dialirkan oleh pemerintah pusat.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ahli Epidemiologi Sarankan Pemerintah Hentikan Rapid Test Masal

Ahli Epidemiologi Sarankan Pemerintah Hentikan Rapid Test Masal

Nasional
Mendagri Dukung Pemda yang Terbitkan Perda Kewajiban Pakai Masker

Mendagri Dukung Pemda yang Terbitkan Perda Kewajiban Pakai Masker

Nasional
Wacana Pembelian Pesawat MV-22 Osprey dari AS, Ini Komentar Fadli Zon

Wacana Pembelian Pesawat MV-22 Osprey dari AS, Ini Komentar Fadli Zon

Nasional
Bawaslu Sebut Langgar Protokol Kesehatan Jadi Pelanggaran Pilkada

Bawaslu Sebut Langgar Protokol Kesehatan Jadi Pelanggaran Pilkada

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Bertambah 2.657, Ahli: Tambah Kapasitas Pemeriksaan Laboratorium!

Kasus Harian Covid-19 Bertambah 2.657, Ahli: Tambah Kapasitas Pemeriksaan Laboratorium!

Nasional
ICW Sebut Tim Pemburu Koruptor Belum Dibutuhkan, Ini Alasannya...

ICW Sebut Tim Pemburu Koruptor Belum Dibutuhkan, Ini Alasannya...

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Bamsoet Minta Pemerintah Memperketat PSBB Transisi

Kasus Covid-19 Naik, Bamsoet Minta Pemerintah Memperketat PSBB Transisi

Nasional
Belajar dari Flu Burung, Cara Ini Dapat Bantu Indonesia Atasi Covid-19

Belajar dari Flu Burung, Cara Ini Dapat Bantu Indonesia Atasi Covid-19

Nasional
Farhan Ungkap Beda Komunikasi Publik Saat Pandemi Covid-19 dan Wabah Flu Burung

Farhan Ungkap Beda Komunikasi Publik Saat Pandemi Covid-19 dan Wabah Flu Burung

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Belum Ada Rencana Reshuffle

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Belum Ada Rencana Reshuffle

Nasional
Mendagri Minta Pemda Masifkan Gerakan Pakai Masker untuk Cegah Covid-19

Mendagri Minta Pemda Masifkan Gerakan Pakai Masker untuk Cegah Covid-19

Nasional
Jika Tak ke Kemenkeu, ke Mana Lulusan STAN Ditempatkan Setelah Lulus?

Jika Tak ke Kemenkeu, ke Mana Lulusan STAN Ditempatkan Setelah Lulus?

Nasional
Muhammadiyah Sarankan Bank BUMN Fokus Bantu UMKM

Muhammadiyah Sarankan Bank BUMN Fokus Bantu UMKM

Nasional
Jika Terbukti Palsukan Surat Keterangan Domisili di PPDB Sumbar, Orangtua Siswa Bisa Dipidana

Jika Terbukti Palsukan Surat Keterangan Domisili di PPDB Sumbar, Orangtua Siswa Bisa Dipidana

Nasional
Wapres Larang Perekonomian Dibuka jika Tak Terapkan Protokol Kesehatan

Wapres Larang Perekonomian Dibuka jika Tak Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X