Luhut: Pergi Saja Sana ke Melanesia, Jangan Tinggal di Indonesia!

Kompas.com - 19/02/2016, 15:13 WIB
Luhut Binsar Pandjaitan mengadakan jumpa pers di tengah mencuatnya kasus PT Freeport, di kantor Kemenpolhukam, Jakarta, Jumat (11/12). Jumpa pers juga di hadiri anngota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dari Partai Golkar yakni Kahar Muzakir, Adies Kadir, dan Ridwan Bae dan Staf Khusus Bidang Hukum Kantor Staf Kepresidenan Lambock V Nahattands (kiri). Kompas/Alif IchwanLuhut Binsar Pandjaitan mengadakan jumpa pers di tengah mencuatnya kasus PT Freeport, di kantor Kemenpolhukam, Jakarta, Jumat (11/12). Jumpa pers juga di hadiri anngota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR dari Partai Golkar yakni Kahar Muzakir, Adies Kadir, dan Ridwan Bae dan Staf Khusus Bidang Hukum Kantor Staf Kepresidenan Lambock V Nahattands (kiri).
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi isu kemunculan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Pembebasan Papua. Gerakan itu memfokuskan aksinya untuk bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG).

Kelompok ini mewacanakan diri ingin menyatukan negara-negara kawasan Melanesia dan memerdekakannya sebagai sebuah negara baru.

"Ya pergi saja mereka ke MSG sana, jangan tinggal di Indonesia lagi," ujar Luhut di Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/2/2016).

(Baca: Polisi Sita Papan Kantor OPM di Wamena)

Luhut menegaskan, keberadaan mereka adalah ancaman. Namun, Pemerintah Indonesia tidak gentar atas keberadaan gerakan tersebut.

Gerakan semacam itu, kata Luhut, didasari oleh kesenjangan ekonomi yang tinggi. Dia pun menyoroti pemerintah setempat yang dianggap tidak mampu mengatur keuangan daerah untuk pembangunan dengan baik.

(Baca: Gubernur Papua: Dana Otonomi Khusus Tak Bermanfaat bagi Warga)

"Rp 52 triliun untuk otonomi khusus Papua itu sudah. Tapi hampir 60 persen pemimpin-pemimpin di Papua itu meninggalkan tempatnya. Bagaimana dia mau me-manage dengan baik? Manajemen mereka yang tidak baik," ujar Luhut.

Oleh karena itu, mantan Kepala Staf Presiden itu mendorong agar pejabat di Papua tidak terlalu sering meninggalkan daerahnya. Mereka diharapkan bisa menyalurkan dengan baik dana otonomi khusus yang sudah dialirkan oleh pemerintah pusat.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Sebut Demokrasi di Indonesia Berkembang Baik

Wapres Sebut Demokrasi di Indonesia Berkembang Baik

Nasional
Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

Lewat Sistem Ini, Data Real Time Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Diketahui

Nasional
Epidemiolog: Adanya Jeda Tes Sebabkan Penanganan Covid-19 Belum Berhasil

Epidemiolog: Adanya Jeda Tes Sebabkan Penanganan Covid-19 Belum Berhasil

Nasional
UU Cipta Kerja Diprotes, Moeldoko: Ada Pameo Buruk, Biar Keliru Asal Heroik

UU Cipta Kerja Diprotes, Moeldoko: Ada Pameo Buruk, Biar Keliru Asal Heroik

Nasional
Jokowi Terbitkan Perpres Supervisi, KPK Harap Koordinasi-Supervisi Semakin Kuat

Jokowi Terbitkan Perpres Supervisi, KPK Harap Koordinasi-Supervisi Semakin Kuat

Nasional
Satgas Minta Mahasiswa Sadarkan Masyarakat soal Ancaman Covid-19

Satgas Minta Mahasiswa Sadarkan Masyarakat soal Ancaman Covid-19

Nasional
Peringatan Sumpah Pemuda, Puan Berharap Generasi Muda Jadi Pilar Kebangkitan Hadapi Pandemi

Peringatan Sumpah Pemuda, Puan Berharap Generasi Muda Jadi Pilar Kebangkitan Hadapi Pandemi

Nasional
Mahfud: Tantangan Pancasila Berkembang Sejak Jatuhnya Pemerintahan Soeharto

Mahfud: Tantangan Pancasila Berkembang Sejak Jatuhnya Pemerintahan Soeharto

Nasional
Permohonan Uji Materi UU MK Bertambah, Pemohon Persoalkan Hakim yang Belum Berusia 55 Tahun

Permohonan Uji Materi UU MK Bertambah, Pemohon Persoalkan Hakim yang Belum Berusia 55 Tahun

Nasional
Wapres: Pilkada Tetap Digelar untuk Penuhi Hak Konstitusi Rakyat

Wapres: Pilkada Tetap Digelar untuk Penuhi Hak Konstitusi Rakyat

Nasional
Politik Dinasti Meningkat Tiap Pilkada, Pengamat Ingatkan Bahayanya

Politik Dinasti Meningkat Tiap Pilkada, Pengamat Ingatkan Bahayanya

Nasional
Moeldoko: Anak Muda yang Menolak UU Cipta Kerja Hanya Sebagian Kecil

Moeldoko: Anak Muda yang Menolak UU Cipta Kerja Hanya Sebagian Kecil

Nasional
Moeldoko: Harusnya Malu Kalau Berunjuk Rasa tapi Tak Paham Tujuannya

Moeldoko: Harusnya Malu Kalau Berunjuk Rasa tapi Tak Paham Tujuannya

Nasional
Pahami Upah Minimum 2021 Tak Naik, Pimpinan Komisi IX Berdalih Ekonomi Terpuruk

Pahami Upah Minimum 2021 Tak Naik, Pimpinan Komisi IX Berdalih Ekonomi Terpuruk

Nasional
Pesan Jokowi untuk Pemuda Indonesia...

Pesan Jokowi untuk Pemuda Indonesia...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X