Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo: Uang dari Mana? Mending Sumbang Masjid dan Anak Yatim

Kompas.com - 18/02/2016, 16:49 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Nurdin Halid menyebutkan, ada salah seorang calon ketua umum Partai Golkar yang menjanjikan 10.000 dollar Singapura agar mendapat surat dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota.

Tim sukses bakal calon ketua umum Golkar Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, memastikan pihaknya tidak menjanjikan uang kepada DPD II Golkar yang memberikan dukungan.

"Tidak ada. Uang dari mana? Mending nyumbang masjid dan anak yatim biar didoakan selamat dunia akherat," kata Bambang saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (18/2/2016).

Bambang menilai, pernyataan Nurdin tidak perlu ditanggapi serius karena belum ada bukti soal itu. Nurdin juga tidak berani menyebut siapa pengurus DPD II dan calon ketua umum yang dimaksud.

(Baca: Nurdin: DPD II Golkar Dijanjikan 10.000 Dollar Singapura untuk Beri Surat Dukungan)

Soal politik uang jelang Musyawarah Nasional Golkar ini, Bambang mengaku sudah mendengarnya. Namun, dia tidak bisa memastikan kebenarannya sehingga tak mau asal bicara.

"Saya juga mendapat informasi ada caketum yang bagi-bagi uang mulai Rp 5 juta hingga 20.000 dolar AS dan menjanjikan Rp 1-2 miliar rupiah satu suara saat pemilihan nanti. Entah benar entah tidak, namanya juga rumor atau informasi. Kenapa harus panik. Santai saja," ucap dia.

Kendati membantah soal bagi-bagi uang, namun Bambang mengakui pihaknya sudah mengumpulkan surat dukungan dari DPD I dan II.

(Baca: Kepanitiaan Munas Golkar Ditentukan Akhir Bulan Ini)

Saat ini, kata dia, surat dukungan yang berhasil dikumpulkan sudah melebihi 30 persen atau minimal syarat yang diatur dalam AD/ART untuk maju sebagai ketum Golkar.

"Mereka spontan menyerahkan dukungan karena itu perintah AD/ART. Tanpa paksaan dan iming-iming," ucap Bambang.

Ketua DPD I Partai Golkar sebelumnya berkumpul di kediaman Nurdin Halid selaku Plt Ketua DPD I Partai Golkar Sumatera Utara, Rabu (17/2/2016).

Menurut Nurdin, pertemuan tersebut digelar karena ada dugaan politik uang yang dilakukan caketum Golkar. Hal tersebut diketahui dari pengakuan seorang pengurus DPD II yang ditawarkan 10.000 Dollar Singapura atau sekitar Rp 95 Juta.

(Baca: Nurdin Halid: Bambang Soesatyo Orang Baru di Golkar, Jangan Asal "Ngomong")

Dalam pertemuan tersebut disepakati para calon ketua umum dipersilahkan melaksanakan silaturahmi atau penyampaian visi misinya kepada DPD II Golkar se-Indonesia, namun harus di bawah kendali dan koordinasi DPD I Golkar.

Apabila ada DPD II Golkar yang melakukan komunikasi dengan caketum tanpa sepengetahun DPD I Golkar, maka DPD I Golkar diwajibkan melakukan tindakan organisasi sesuai AD/ART.

Selain itu, DPD I dan II Golkar dalam menerima sosialisasi dari Caketum, tidak dibenarkan membuat atau memberikan surat dukungan. Pertemuan itu kemudian diprotes oleh Bambang Soesatyo karena dianggap mengintimidasi pengurus daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com