Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inikah Pernyataan Penguasa yang Buat SBY Merasa Jadi "Kambing Hitam"?

Kompas.com - 18/02/2016, 12:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara mengenai sikap para penguasa saat ini yang sering "mengambinghitamkan" kerja pemerintahannya selama 10 tahun.

Ketua DPP Bidang Ekonomi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mencurigai, yang dimaksud SBY adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Sebab, Darmin saat memberikan sambutan dalam rapat kerja Kementerian Perindustrian di Jakarta, beberapa hari lalu, sempat mengkritik pemerintahan SBY yang terlambat membangun smelter.

"Pak Darmin itu maksudnya tidak menyalahkan SBY," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/2/2016).

Hendrawan menjelaskan, Darmin Nasution merupakan seorang ekonom andal. Ia hanya menyampaikan alangkah indahnya investasi infrastruktur periode lalu bisa lebih tinggi sehingga Indonesia siap menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula.

Pernyataan serupa juga, sebelumnya, kata Hendrawan, sudah disampaikan oleh Darmin dalam Rapat Kerja Nasional PDI-P. Dia yakin tak ada niat Darmin untuk menyerang pemerintahan SBY.

"Kita tidak boleh 'mengambinghitamkan' masa lalu," ujar anggota Komisi XI DPR ini.

Darmin Nasution sebelumnya mengatakan, mandeknya hilirisasi sektor minerba disebabkan kesalahan pemerintah berapa tahun silam.

(Baca: Hilirisasi Tambang, Menko Darmin Anggap Pemerintahan SBY Kehilangan Momentum)

"Pemerintah SBY agak terlambat melakukan pembangunan smelter," ujar Darmin saat memberikan sambutan dalam rapat kerja Kementerian Perindustrian di Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Seperti diketahui, Undang-Undang tentang Mineral Batubara lahir pada 2009. Namun, pemerintah baru mendesak pembangungan smelter pada 2014.

Menurut Darmin, saat itu pemerintah sudah kehilangan momentum mewujudkan hilirisasi sektor minerba. Itu karena ekonomi dunia sudah mengalami penurunan.

"Yang namanya hasil smelter itu memerlukan ekonomi dunia yang sedang naik untuk dia (bisa dijual)," kata Darmin.

Lewat Twitter, SBY kembali merasa pemerintahannya selama 10 tahun dijadikan "kambing hitam" oleh pihak penguasa. Ia tidak menyebut siapa pihak yang dimaksud.

Tanpa juga memberi contoh, SBY menyebut bahwa berbagai masalah yang sekarang muncul dikatakan warisan atau akibat kesalahan pemerintahan SBY.

(Baca: SBY Merasa Pemerintahannya Masih Jadi Kambing Hitam Pihak yang Kini Berkuasa)

Pada Desember 2014, SBY pernah mengungkapkan hal senada. Saat itu, nilai tukar rupiah tengah terpuruk terhadap dollar AS.

Hasil pengamatannya, SBY merasa dijadikan "kambing hitam" atas situasi ekonomi saat itu, terutama oleh pembantu Presiden Joko Widodo. (Baca: SBY Merasa Dijadikan "Kambing Hitam" atas Terpuruknya Rupiah")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com