Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inikah Pernyataan Penguasa yang Buat SBY Merasa Jadi "Kambing Hitam"?

Kompas.com - 18/02/2016, 12:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara mengenai sikap para penguasa saat ini yang sering "mengambinghitamkan" kerja pemerintahannya selama 10 tahun.

Ketua DPP Bidang Ekonomi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mencurigai, yang dimaksud SBY adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Sebab, Darmin saat memberikan sambutan dalam rapat kerja Kementerian Perindustrian di Jakarta, beberapa hari lalu, sempat mengkritik pemerintahan SBY yang terlambat membangun smelter.

"Pak Darmin itu maksudnya tidak menyalahkan SBY," kata Hendrawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/2/2016).

Hendrawan menjelaskan, Darmin Nasution merupakan seorang ekonom andal. Ia hanya menyampaikan alangkah indahnya investasi infrastruktur periode lalu bisa lebih tinggi sehingga Indonesia siap menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula.

Pernyataan serupa juga, sebelumnya, kata Hendrawan, sudah disampaikan oleh Darmin dalam Rapat Kerja Nasional PDI-P. Dia yakin tak ada niat Darmin untuk menyerang pemerintahan SBY.

"Kita tidak boleh 'mengambinghitamkan' masa lalu," ujar anggota Komisi XI DPR ini.

Darmin Nasution sebelumnya mengatakan, mandeknya hilirisasi sektor minerba disebabkan kesalahan pemerintah berapa tahun silam.

(Baca: Hilirisasi Tambang, Menko Darmin Anggap Pemerintahan SBY Kehilangan Momentum)

"Pemerintah SBY agak terlambat melakukan pembangunan smelter," ujar Darmin saat memberikan sambutan dalam rapat kerja Kementerian Perindustrian di Jakarta, Selasa (16/2/2016).

Seperti diketahui, Undang-Undang tentang Mineral Batubara lahir pada 2009. Namun, pemerintah baru mendesak pembangungan smelter pada 2014.

Menurut Darmin, saat itu pemerintah sudah kehilangan momentum mewujudkan hilirisasi sektor minerba. Itu karena ekonomi dunia sudah mengalami penurunan.

"Yang namanya hasil smelter itu memerlukan ekonomi dunia yang sedang naik untuk dia (bisa dijual)," kata Darmin.

Lewat Twitter, SBY kembali merasa pemerintahannya selama 10 tahun dijadikan "kambing hitam" oleh pihak penguasa. Ia tidak menyebut siapa pihak yang dimaksud.

Tanpa juga memberi contoh, SBY menyebut bahwa berbagai masalah yang sekarang muncul dikatakan warisan atau akibat kesalahan pemerintahan SBY.

(Baca: SBY Merasa Pemerintahannya Masih Jadi Kambing Hitam Pihak yang Kini Berkuasa)

Pada Desember 2014, SBY pernah mengungkapkan hal senada. Saat itu, nilai tukar rupiah tengah terpuruk terhadap dollar AS.

Hasil pengamatannya, SBY merasa dijadikan "kambing hitam" atas situasi ekonomi saat itu, terutama oleh pembantu Presiden Joko Widodo. (Baca: SBY Merasa Dijadikan "Kambing Hitam" atas Terpuruknya Rupiah")

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com