Politisi PKS: Pemerintah Perlu Blokir Situs LGBT

Kompas.com - 16/02/2016, 06:56 WIB
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, saat ditemui di Ruang Komisi III DPR Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAnggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, saat ditemui di Ruang Komisi III DPR Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2015).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Angota Komisi III asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil mengatakan,  pemerintah melalui Kementerian Komunukasi dan Informasi seharusnya melakukan pmblokiran terhadap persoalan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Menurut dia, pemblokiran dapat dilakukan seperti halnya menghadapi persoalan terorisme, di mana pemerintah memblokir situs-situs yang mempertontonkan ajakan untuk bergabung ke dalam kelompok radikal.

"Jadi jangan hanya situs yang dianggap propaganda terorisme saja yang ditutup, LGBT juga," kata Nasir, saat rapat gabungan antara Komisi I dan III dengan pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senin (15/2/2016).

Ia setuju jika hak LGBT harus dilindungi. Hal tersebut senada dengan pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya..

Meski demikian, menurut Nasir, kepentingan masyarakat yang lebih luas juga harus diperhatikan.

"Jangan sampai ajaran LGBT ini menyebar ke masyarakat kita. Kita harus melindungi masyarakat kita," ujar Nasir. 

Sebelumnya, Luhut mengatakan, komunitas LGBT mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan.

Oleh sebab itu, ia tidak setuju jika kelompok LGBT menjadi korban kekerasan di lingkungannya.

Luhut berpesan agar masyarakat merefleksikan diri dan bersikap bijak.

"Jangan cepat menghakimi oranglah," tutur Luhut. (Baca: Luhut: LGBT Juga WNI, Punya Hak Dilindungi Negara)

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

Nasional
Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X