Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/02/2016, 15:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS - Lima unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi baru 40 hari menjabat saat Kejaksaan Negeri Bengkulu melimpahkan berkas perkara atas nama penyidik KPK, Novel Baswedan, ke Pengadilan Negeri Bengkulu, Jumat (29/1/2016). Di tengah skeptisisme publik setelah pelantikan, pelimpahan kasus Novel ini menjadi ujian bagi para komisioner KPK.

Sorotan ini yang sebenarnya ingin dihindari pimpinan KPK periode 2015-2020. Mereka tampaknya ingin bekerja tanpa harus diiringi kegaduhan. Boleh jadi hal itu pula yang membuat mayoritas pimpinan KPK periode ini lumayan irit bicara soal perkara di media massa. Beberapa wartawan yang meliput di KPK mengeluhkan hal ini kemudian membanding-bandingkan dengan pola komunikasi komisioner terdahulu KPK.

"Tidak boleh ribut-ribut," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam sebuah jumpa pers di KPK. Saat itu, ia tak bersedia menjawab dengan detail pertanyaan beberapa wartawan mengenai aktor yang berpotensi menjadi target penindakan di pelabuhan dalam konteks kerja sama KPK serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mencegah kebocoran pendapatan negara akibat penyelundupan barang.

Strategi bekerja dalam "senyap" ini tak salah sepanjang tak diartikan sebagai menyimpan potensi kegaduhan di bawah karpet, menyimpannya rapat-rapat dari publik. Bisa dimaklumi jika bulan-bulan awal digunakan pimpinan KPK untuk membangun rasa percaya satu sama lain, konsolidasi internal, sekaligus memetakan persoalan dan menyusun strategi.

Apalagi, komisioner KPK periode ini hendak menyeimbangkan upaya pencegahan dengan penindakan. Strategi yang kongruen dengan latar belakang dan kapasitas mayoritas komisioner KPK saat ini. Latar belakang mereka relatif beragam, mulai dari intelijen, akademisi dan praktisi reformasi tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, pengawas keuangan, hingga penyidik Polri.

Upaya sebagian komisioner mengedepankan strategi pencegahan dalam konteks perang melawan korupsi yang terstruktur, sistemik, dan masif memang tak bisa disepelekan. Seperti disampaikan Hendi Yogi Prabowo dalam To be Corrupt or Not to be Corrupt: Understanding the Behavioral Side of Corruption in Indonesia (2014), pencegahan sangat strategis karena regenerasi para koruptor itu berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan dengan kapasitas penegak hukum memangkasnya.

Dalam konteks pencegahan itu, KPK juga memerlukan kerja sama dari berbagai instansi pemerintah, termasuk institusi penegak hukum lain. Maka, strategi tak "gaduh" itu masuk akal untuk membangun sinergi antarlembaga.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

Nasional
Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com