Ada Cap Cirebon "Kota Tilang", Polri Ubah Cara Penindakan

Kompas.com - 10/02/2016, 22:13 WIB
Meme terkait dengan IstimewaMeme terkait dengan "Cirebon Kota Tilang"
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Polri ingin mengubah persepsi masyarakat, terutama di media sosial, tentang Kota Cirebon. Hal tersebunt menyusul perbincangan netizen yang diramaikan oleh 'meme' yang berisi kalimat 'Cirebon kota tilang'.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Agus Rianto mengatakan bahwa Kapolda Jawa Barat telah menginstruksikan jajarannya di Satuan Lalu Lintas Kota Cirebon untuk menggunakan cara tilang sebagai jalan terakhir dalam hal menegakkan hukum lalu lintas.

"Ke depannya, penggunaan cara tilang akan disesuaikan terhadap pelanggaran yang betul-betul menimbulkan dampak luas, misalnya kecelakaan. Sementara, pelanggaran lain di luar itu, hanya berupa teguran saja," ujar Agus di Kompleks Mabes Polri, Rabu (10/2/2016).

(Baca: Ini Kronologi Tilang di Cirebon dan Penyelesaian Kepolisian)

Meski demikian, Agus mengingatkan supaya pengguna kendaraan bermotor tetap taat pada aturan. Agus menegaskan, kebijakan tersebut bukan berarti polisi melunak terhadap pelanggar.

Agus menambahkan, persepsi masyarakat bahwa Cirebon adalah 'kota tilang' berawal dari beberapa penindakan personel lalu lintas terhadap pelanggar. Jumlah tilang di kota itu, kata Agus, memang cukup besar dengan berbagai macam pelanggaran.

(Baca: "Belum Pernah Kena Tilang? Main-Mainlah ke Kota Ini")

Namun, Agus menegaskan, penegakkan hukum itu sesuai prosedur. Hanya saja, ada pengguna media sosial yang menyebarkan informasi tidak sesuai fakta sehingga muncullah persepsi demikian. Polisi, kata Agus telah menindak yang bersangkutan. Pelaku penyebar informasi itu pun sudah meminta maaf.

"Ingat ya polisi bukan antikritik. Mau kritik ya silahkan. Tapi tentunya kritik membangun. Sekarang kan di media sosial itu ibaratnya sudah tak ada bedanya lagi antara kritik dengan fitnah," ujar Agus.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Dalam RKUHP, Gelandangan dan Pengganggu Ketertiban Umum Diancam Denda Rp 1 Juta

Nasional
KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

KPK Dalami Dugaan Uang Suap Imam Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Nasional
Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Kritik Revisi KUHP, Pakar Hukum: Kita Sedang Krisis Negarawan

Nasional
Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Revisi UU KPK, Pemerintah dan DPR Dinilai Membentengi Diri dari KPK

Nasional
Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Sempat Alot soal Dana Abadi, RUU Pesantren Akhirnya Disepakati Dibawa ke Rapat Paripurna

Nasional
Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Soal Pengesahan RUU KPK, Mahasiswa Sampaikan Mosi Tidak Percaya ke DPR

Nasional
Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Terima Surat Keberatan Koalisi Masyarakat Sipil, PBB Bakal Analisis Isi Revisi UU KPK

Nasional
Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Mahasiswa: Kami Lihat DPR Tidak Peduli dengan Masyarakat

Nasional
Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Waktu Sudah Mepet, Jokowi Disarankan Tak Usah Tunjuk Menpora Baru

Nasional
Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Imam Nahrawi Dicegah Bepergian ke Luar Negeri

Nasional
Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Jadi ASN, Pegawai KPK Dikhawatirkan Tergoda Suap

Nasional
4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

4 Anggota DPRD Lampung Tengah Didakwa Terima Suap dengan Total Rp 9,69 Miliar

Nasional
Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Narapidana dengan Hepatitis C di Lapas dan Rutan DKI Jakarta Akan Dipisahkan

Nasional
Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Menhan: Dari Dulu Saya Bilang, TNI-Polri Tak Akan Ditarik dari Papua

Nasional
Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Mahasiswa Penolak RUU KPK dan RKUHP Kecewa Tak Bisa Bertemu Pimpinan DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X