Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I Akan Minta Penjelasan Kepala BIN soal Banyu Biru yang Memamerkan SK

Kompas.com - 02/02/2016, 17:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR akan meminta penjelasan Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso mengenai pengangkatan Banyu Biru sebagai anggota bidang politik Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) BIN.

Pengangkatan Banyu belakangan menimbulkan polemik karena yang bersangkutan mengunggah surat keputusan (SK) pengangkatannya ke media sosial.

"Dalam kesempatan terdekat, raker komisi I dengan BIN ini akan menjadi salah satu isu yang kami pertanyakan. Karena belum ada penjelasan resmi, kalau itu betul ini sesuatu yang sangat-sangat disesalkan," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

Menurut Mahfudz, kejadian ini menandakan bahwa BIN tak profesional dalam merekrut anggota DISK BIN. (Baca: Fadli Zon: Masa Intel Unggah SK ke Media Massa?)

TRIBUN JAKARTA/JEPRIMA Banyu Biru (tengah), pengusaha yang pernah bermain film dan juga merupakan putra seniman dan politisi Eros Djarot, berkomentar mengenai kecelakaan yang dialami oleh kerabatnya, Muhammad Rasyid Amrullah Rajasa, putra Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Hatta Rajasa, di Lacodefin, Kemang, Jakarta Selatan, Kamis (3/1/2012).
Padahal, lanjut dia, DISK BIN adalah lembaga pendukung BIN yang bertugas menghimpun informasi dan melakukan kajian, yang diisi oleh para pakar.

"Saya tidak mengerti apakah Banyu Biru mewakili kepakaran tertentu itu di bidang politik. Dengan meng-upload SK itu, yang bersangkutan sepertinya tidak mengerti urusan-urusan Badan Intelijen Negara," ucap Mahfudz. (baca: Fahri Hamzah Minta BIN Pecat Banyu Biru)

Mahfudz mengaku akan meminta Suityoso untuk segera melakukan pembenahan di internal DISK menyusul sikap Banyu Biru tersebut.

Banyu Biru sebelumnya memamerkan SK pengangkatan dirinya sebagai anggota bidang politik DISK BIN di akun media sosial. (baca: "Penunjukan Pejabat Sekarang Sembrono, Banyu Biru Contohnya")

Di dalam SK yang ditandatangani oleh Sutiyoso dan Kepala Biro Kepegawaian BIN Suharyanto tersebut tertera bahwa Banyu Biru akan bertugas selama setahun, terhitung sejak 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2016.

Saat dikonfirmasi Kompas.com, Banyu Biru tak membenarkan, tetapi juga tak membantah soal dirinya yang mengunggah SK itu.

"Enggak penting isunya," kata Banyu.

Kendati demikian, Sutiyoso sudah mengetahui soal SK yang diunggah Banyu itu. Menurut Sutiyoso, tindakan Banyu merupakan bukti bahwa yang bersangkutan tidak cocok bertugas sebagai intelijen.

Sutiyoso mengaku akan segera melakuan evaluasi terhadap Banyu.

"Ini masukan yang bagus. Kita jadi cepat tahu bahwa orang ini tidak cocok dengan tugas-tugas di intelijen," ujar Sutiyoso di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com