Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Anggota Gafatar Mengadu ke Komnas HAM

Kompas.com - 01/02/2016, 15:13 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Peduli Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) pada Senin (1/2/2016) siang, menyambangi Kantor Komnas HAM, Jakarta, untuk menyampaikan surat terbuka terkait peristiwa pengusiran mantan anggota Gafatar.

Koalisi tersebut terdiri dari Yayasan Satu Keadilan (YSK), YLBHI, Jaringan Pro Demokrasi, Advokat, Aliansi Nasionalis Gerakan Toleransi dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia.

Bersama dengan mereka, seorang mantan anggota Gafatar, Yudhistira Arif Rahman Hakim juga turut melapor.

Ia menuturkan, banyak kerugian yang dialami para mantan Gafatar yang diusir dari Mempawah, Kalimantan Barat. Kerugian materi, kata dia, bahkan mencapai miliaran rupiah.

"Kalau cuma bicara soal materi, sampai hari ini sudah sampai bermiliar-miliar. Tapi kalau masalah traumatik, itu juga dialami oleh anak-anak eks Gafatar," kata Yudhistira di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (1/2/2016).

Tak hanya traumatik, kata Yudhistira, bahkan ada yang sampai keguguran dan melahirkan di penampungan mantan Gafatar.

Saat keluar dari penampungan pun, lanjutnya, para mantan anggota Gafatar mengalami kebingungan.

"Artinya, setelah keluar dari penampungan mereka mau ngapain? Kawan-kawan sudah tidak memiliki apa-apa," kata dia.

Ia menyebutkan, bantuan yang dijanjikan pemerintah pun belum teralisasi. Misalnya, mengenai dana pangan yang disediakan atau dana pembinaan.

"Kami menyuarakan supaya hak-hak kami dapat dihormati oleh negara," ucap Yudhistira.

Hari itu, pelaporan yang disampaikan Koalisi Masyarakat Peduli Gafatar diterima oleh tiga staf Komnas HAM.

Mereka adalah Koordinator desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), Jayadi Damanik, Staf pengaduan Komnas HAM Siti Hidayawati dan Anggota desk KBB Subhi Azhari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com