Mantan Anggota Gafatar Mengadu ke Komnas HAM

Kompas.com - 01/02/2016, 15:13 WIB
Eks-Anggota Gerakan Fajar Nusantara Yudhistira Arif Rahman Hakim bersama Koalisi Masyarakat Peduli Gafatar pada Senin (1/2/2016) siang menyambangi Kantor Komnas HAM untuk menyampaikan surat terbukanya terkait peristiwa pengusiran eks anggota Gafatar. KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAEks-Anggota Gerakan Fajar Nusantara Yudhistira Arif Rahman Hakim bersama Koalisi Masyarakat Peduli Gafatar pada Senin (1/2/2016) siang menyambangi Kantor Komnas HAM untuk menyampaikan surat terbukanya terkait peristiwa pengusiran eks anggota Gafatar.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Peduli Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) pada Senin (1/2/2016) siang, menyambangi Kantor Komnas HAM, Jakarta, untuk menyampaikan surat terbuka terkait peristiwa pengusiran mantan anggota Gafatar.

Koalisi tersebut terdiri dari Yayasan Satu Keadilan (YSK), YLBHI, Jaringan Pro Demokrasi, Advokat, Aliansi Nasionalis Gerakan Toleransi dan Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia.

Bersama dengan mereka, seorang mantan anggota Gafatar, Yudhistira Arif Rahman Hakim juga turut melapor.

Ia menuturkan, banyak kerugian yang dialami para mantan Gafatar yang diusir dari Mempawah, Kalimantan Barat. Kerugian materi, kata dia, bahkan mencapai miliaran rupiah.

"Kalau cuma bicara soal materi, sampai hari ini sudah sampai bermiliar-miliar. Tapi kalau masalah traumatik, itu juga dialami oleh anak-anak eks Gafatar," kata Yudhistira di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (1/2/2016).

Tak hanya traumatik, kata Yudhistira, bahkan ada yang sampai keguguran dan melahirkan di penampungan mantan Gafatar.

Saat keluar dari penampungan pun, lanjutnya, para mantan anggota Gafatar mengalami kebingungan.

"Artinya, setelah keluar dari penampungan mereka mau ngapain? Kawan-kawan sudah tidak memiliki apa-apa," kata dia.

Ia menyebutkan, bantuan yang dijanjikan pemerintah pun belum teralisasi. Misalnya, mengenai dana pangan yang disediakan atau dana pembinaan.

"Kami menyuarakan supaya hak-hak kami dapat dihormati oleh negara," ucap Yudhistira.

Hari itu, pelaporan yang disampaikan Koalisi Masyarakat Peduli Gafatar diterima oleh tiga staf Komnas HAM.

Mereka adalah Koordinator desk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), Jayadi Damanik, Staf pengaduan Komnas HAM Siti Hidayawati dan Anggota desk KBB Subhi Azhari.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

KPK Tahan Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X