Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Uji Publik KPI Momentum Perbaikan Tayangan Televisi

Kompas.com - 28/01/2016, 06:05 WIB

Lagipula, lanjutnya, KPI sesuai tugasnya selama ini sudah meminta masukan dari masyarakat tentang tayangan televisi dan telah merekomendasikannya kepada pemerintah.

Jadi, "Gunakan saja data yang ada, tidak perlu dipolitisasi... (Langkah KPI) ini untuk menunjukkan mereka menggunakan publik untuk manuver politik dan menekan para pengelola televisi swasta," kata Suryopratomo kepada BBC Indonesia.

Apa tanggapan KPI?

Apa tanggapan Komisi Penyiaran Indonesia atas tuduhan ATVSI? Komisioner KPI pusat, Azimah Subagijo, mengatakan mekanisme uji publik sudah diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

"Karena UU Penyiaran juga mengamanatkan kepada kami, yaitu pada pasal 33 ayat 3, bahwa izin (televisi swasta) disampaikan setelah mendengarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik," kata Azimah saat dihubungi BBC Indonesia melalui sambungan telepon.

Karena itulah, lanjutnya, pihaknya meminta ATVSI dan para politikus di DPR tidak terburu-buru menghakimi seolah-olah apa yang dilakukan KPI berdampak negatif.

"Sesungguhnya data ini bermanfaat untuk industri penyiaran ke depan, karena masyarakat adalah pengguna akhir program siaran," ujar Azimah.

Azimah juga secara implisit menanggapi tuduhan bahwa pihaknya melakukan politisasi melalui uji publik, dengan mengatakan, "Kami tidak membatasi dari segi usia, domisili, background pekerjaannya. Kami hanya membatasi waktu memberi masukan dan identitas resmi mereka."

Seremonial belaka?

Lebih lanjut, Direktur Lembaga kajian media dan televisi, Remotivi, Muhammad Heychael mengatakan, pihaknya menuntut KPI agar mampu menjadikan suara publik itu memiliki kekuatan yang berpengaruh terkait perpanjangan izin tersebut.

Karena itulah, dia meminta KPI menjelaskan mekanisme tentang uji publik tersebut dan sejauh mana kadar pengaruhnya dalam menentukan terkait perpanjangan izin sepuluh stasiun televisi.

"Sejauh mana suara publik punya pengaruh dalam proses perizinan, harus diperjelas oleh KPI," kata Heychael.

Hal ini dia tekankan karena dia khawatir uji publik tersebut hanya menjadi seremonial belaka.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Soal Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Gerindra: Belum Memenuhi Kuota

Nasional
KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

KPK Komitmen Tuntaskan Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Hari Anti Narkotika Internasional, Fahira Idris Paparkan 6 Upaya Berantas Peredaran NPS di Indonesia

Nasional
MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

MKD Bakal Panggil PPATK Soal Anggota DPR Main Judi Online

Nasional
PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

PPATK Bakal Laporkan Anggota DPR Main Judi Online ke MKD

Nasional
MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

MKD Disebut Bisa Langsung Tindak Anggota DPR Pemain Judi Online Tanpa Tunggu Laporan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com