Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Uji Publik KPI Momentum Perbaikan Tayangan Televisi

Kompas.com - 28/01/2016, 06:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menggelar uji publik terkait perpanjangan izin stasiun televisi harus dijadikan momentum untuk memperbaiki tayangan televisi. Hal itu disampaikan sebuah lembaga kajian media dan televisi.

Namun demikian, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, ATVSI, mempertanyakan motif KPI melakukan uji publik yang dianggap ilegal dan belum jelas mekanismenya.

Sementara, KPI menyatakan pihaknya tetap meneruskan uji publik karena sudah diatur dalam perundang-undangan dan dianggap bermanfaat untuk memperbaiki kualitas industri pertelevisian ke depan.

KPI telah mengampanyekan uji publik tersebut sejak Desember 2015. Menurut KPI, salah satu proses evaluasi izin penyelenggaraan penyiaran dari 10 televisi, yaitu meminta pendapat publik.

Kesepuluh stasiun televisi swasta itu adalah RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, MNC TV, Trans TV, Trans7, TV One, Global TV dan Metro TV.

Bagaimanapun, semenjak KPI mengumumkan pihaknya meminta masukan masyarakat terkait perpanjangan izin penyelenggaran penyiaran (IPP) Lembaga penyiaran swasta (LPS) induk televisi berjaringan, telah muncul pro dan kontra di masyarakat.

Makin demokratis

Lembaga kajian media dan televisi Remotivi mengatakan, keputusan KPI menyertakan publik untuk menilai isi siaran 10 stasiun televisi swasta merupakan langkah positif.

"Justru yang melibatkan banyak publik itu makin demokratis," kata Direktur Remotivi, Muhammad Heychael kepada BBC Indonesia, Rabu (27//1/2016) sore.

Walaupun mekanismenya berubah, Heychael mengatakan langkah KPI itu sesuai aturan hukum yang ada.

"Karena secara filosofi maupun undang-undang, yang namanya uji publik itu adalah proses yang namanya evaluasi dengar pendapat," katanya.

Persoalan legalitas "uji publik" oleh KPI sejak awal disuarakan oleh Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, ATVSI, dan sejumlah politikus di Komisi I DPR.

Mereka menganggap tindakan itu ilegal karena memang tidak diatur dalam undang-undang. Seharusnya wewenang itu, menurut ATVSI, berada di tangan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Salah seorang pimpinan ATVSI, Suryopratomo, mengatakan uji publik KPI bukan bertujuan untuk membangun industri pertelevisian yang baik, tetapi lebih dilatari kepentingan politik.

"Move (gerakan) politik yang sangat berbahaya, kalau berbagai persoalan hanya didekati suara terbanyak. Dengan atas nama demokrasi, menggunakan uji publik," kata Suryopratomo, yang juga pemimpin redaksi Metro TV.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

Zita Anjani Berkurban Dua Sapi di Cipinang, Beri Nama Anyeong dan Haseyo

Nasional
Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

Rayakan Idul Adha, Menko Polhukam Ungkit Pengorbanan untuk Bangsa dan Negara

Nasional
Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

Paus Fransiskus Akan Kunjungi Masjid Istiqlal Pada 5 September 2024

Nasional
Soal Kans Dampingi Anies pada Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Belum Membicarakan sampai ke Situ

Soal Kans Dampingi Anies pada Pilkada Jakarta, Ida Fauziyah: Belum Membicarakan sampai ke Situ

Nasional
Pimpinan KPK Dinilai Tak Mau Tangkap Harun Masiku, Bukan Tidak Mampu

Pimpinan KPK Dinilai Tak Mau Tangkap Harun Masiku, Bukan Tidak Mampu

Nasional
Muhadjir: Pelaku Judi 'Online' Dihukum, Penerima Bansos Itu Anggota Keluarganya

Muhadjir: Pelaku Judi "Online" Dihukum, Penerima Bansos Itu Anggota Keluarganya

Nasional
Prabowo Sumbang Ratusan Hewan Kurban, Gerindra: Rasa Syukur Pemilu 2024 Berjalan Lancar

Prabowo Sumbang Ratusan Hewan Kurban, Gerindra: Rasa Syukur Pemilu 2024 Berjalan Lancar

Nasional
Idul Adha, Prabowo Berkurban 48 Sapi ke Warga Kecamatan Babakan Madang, Bogor

Idul Adha, Prabowo Berkurban 48 Sapi ke Warga Kecamatan Babakan Madang, Bogor

Nasional
Golkar Jagokan Putri Akbar Tanjung, Sekar Krisnauli, pada Pilkada Solo

Golkar Jagokan Putri Akbar Tanjung, Sekar Krisnauli, pada Pilkada Solo

Nasional
Tinjau Proyek Pengendalian Banjir di Semarang, Jokowi: Minimal Bisa Menahan Rob Selama 30 Tahun

Tinjau Proyek Pengendalian Banjir di Semarang, Jokowi: Minimal Bisa Menahan Rob Selama 30 Tahun

Nasional
Airlangga Tegaskan Ridwan Kamil Bakal Lebih Dengarkan Golkar ketimbang Pihak Lain soal Pilkada

Airlangga Tegaskan Ridwan Kamil Bakal Lebih Dengarkan Golkar ketimbang Pihak Lain soal Pilkada

Nasional
DPP Pemuda Batak Bersatu Dukung Nikson Nababan Jadi Gubernur Sumut

DPP Pemuda Batak Bersatu Dukung Nikson Nababan Jadi Gubernur Sumut

Nasional
Khotbah di Depan Jokowi, Ketua KPU Bawakan Tema Kurban sebagai Ujian Keimanan

Khotbah di Depan Jokowi, Ketua KPU Bawakan Tema Kurban sebagai Ujian Keimanan

Nasional
Korban Judi 'Online' Diusulkan Dapat Bansos, Begini Respons Menaker

Korban Judi "Online" Diusulkan Dapat Bansos, Begini Respons Menaker

Nasional
Anies Sudah Mulai Bekerja untuk Pilkada Jakarta, Airlangga: Ridwan Kamil OTW

Anies Sudah Mulai Bekerja untuk Pilkada Jakarta, Airlangga: Ridwan Kamil OTW

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com