Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik

Kompas.com - 27/01/2016, 15:05 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Transparency International (TI) mengumumkan adanya perbaikan indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Index) Indonesia untuk tahun 2015.

Menurut laporan TI, Indonesia mengalami kenaikan peringkat di antara negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.

"CPI adalah benchmark, apakah upaya pemberantasan korupsi pemerintah berhasil atau tidak," ujar Ketua TI Indonesia Natalia Soebagjo, dalam konferensi pers TI di Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Berdasarkan temuan TI, skor CPI Indonesia untuk 2015 mencapai 36. Jumlah tersebut meningkat dua poin dibanding skor CPI 2014 yaitu 34.

Dengan kenaikan skor tersebut, peringkat korupsi Indonesia turun dari peringkat 107 ke peringkat 88, dari 168 negara.

Direktur Program TI Ilham Saenong mengatakan, capaian CPI Indonesia yang membaik dipengaruhi adanya akuntabilitas publik yang meningkat.

Selain itu, efektivitas pencegahan korupsi, seperti strategi antikorupsi berjalan cukup efektif. Hasil tersebut juga membuktikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih merupakan lembaga sentral yang memengaruhi indeks persepsi korupsi.

Meski demikian, menurut Ilham, capaian perbaikan CPI Indonesia diperlambat dengan masih adanya korupsi di sektor penegakan hukum dan politik.

Praktik suap di lembaga hukum dinilai masih marak terjadi.

"Tanpa kepastian hukum dan adanya penyalahgunaan wewenang politik, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan turun. Iklim usaha dan kesejahteraan warga juga akan memburuk," kata Ilham.

CPI adalah indeks gabungan yg mengacu pada 13 sumber data, seperti World Economic Forum 2015 dan Bertelsman Fundation Index.

CPI menggambarkan persepsi korupsi atas penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, yang mencakup sektor publik, administrasi pemerintahan dan politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Gerindra Usung Andra Soni-Dimyati Natakusumah Maju Pilkada Banten

Nasional
KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

KPU: Cagub-Cawagub Usia 30 Tahun, Cabup-Cawabup 25 Tahun Saat Dilantik 1 Januari 2025

Nasional
Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Operasi Besar di RSPPN PB Soedirman, Prabowo: Saya Dua Kali Kecelakaan Terjun Payung

Nasional
Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Jokowi Jenguk Prabowo Usai Jalani Operasi Cedera Kaki di RSPPN PB Soedirman

Nasional
Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Prabowo Jalani Operasi Besar di RSPPN Soedirman Pekan Lalu

Nasional
Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Disinggung Komunikasi dengan Anies untuk Pilkada Jakarta, Hasto: PDI-P Tidak Kurang Stok Pemimpin

Nasional
Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Survei LSI: Ada Pengaruh Jokowi, yang Membuat Kaesang Unggul di Jateng

Nasional
Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Mimi Campervan Girl dan Tim THK Dompet Dhuafa Bagikan Sapi Kurban untuk Warga Ohoidertawun

Nasional
Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Hasto Siap Hadir Jika Dipanggil KPK Lagi Juli Mendatang

Nasional
PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

PDI-P Buka Peluang Kerja Sama Politik dengan PAN, Gerindra dan PKB di Beberapa Provinsi

Nasional
Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Menkominfo Didesak Mundur soal PDN, Wapres: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

PDN Diretas, Wapres: Tidak Terpikirkan Dahulu Ada Peretasan Dahsyat

Nasional
Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Menteri BUMN Cek Kesiapan Jaringan Gas Pertamina di IKN

Nasional
Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Soal Koster Kembali Diusung di Pilkada Bali, Hasto: Megawati di Bali Lakukan Pemetaan

Nasional
Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Yakin Menang di Pilkada Jakarta, PKS: Presidennya Sudah Prabowo, Pendukung Anies 2017

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com