Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arah Perombakan Kabinet Jilid 2

Kompas.com - 27/01/2016, 15:03 WIB

Ketiga, kerja sama antarmenteri dan konsolidasi internal kabinet belum optimal. Hal ini tampak antara lain dari kecenderungan beberapa menteri menyalahkan dan "mencibir" menteri lain, bahkan ada yang mengkritik secara terbuka terhadap kebijakan pemerintah meskipun sang menteri adalah bagian dari pemerintah. Kecenderungan ini jelas tidak sehat, bukan hanya karena membuat "gaduh" dan menciptakan kesan seolah-olah ada friksi di antara para menteri, tetapi juga berpotensi memperoleh respons negatif dari pasar dan dunia usaha. Ringkasnya, perombakan diperlukan untuk mengurangi kegaduhan di satu pihak, dan meningkatkan kerja sama serta konsolidasi internal kabinet di lain pihak.

Arah perombakan kabinet

Itu artinya, arah perombakan kabinet jilid 2 mungkin agak meleset dari ekspektasi banyak pihak, terutama partai pendukung Jokowi-JK. Sebagai ungkapan kekecewaan terhadap kinerja buruk sebagian menteri dari parpol, Jokowi mungkin akan mengurangi jatah menteri dari koalisi partai pendukung khususnya Nasdem, PKB, dan Hanura. Sebaliknya, sebagai bentuk penghargaan terhadap dukungan politiknya, Jokowi akan memberikan kompensasi jabatan menteri bagi PAN.

Demi tujuan percepatan kinerja pemerintah pula, tidak mustahil Presiden Jokowi akan mengabaikan tekanan politik atas dirinya, termasuk dari Ketua Umum PDI-P Megawati yang secara tak langsung meminta agar mantan Gubernur DKI Jakarta itu mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. Karena itu, sejauh mana Jokowi bisa benar-benar otonom dari pengaruh serta tekanan politik Megawati atau tokoh lain dalam merombak kabinet, akan sangat menentukan efektivitas kabinet ke depan serta kinerja pemerintahan Jokowi-JK pada umumnya.

Semoga saja Presiden Jokowi menemukan kembali karakter kepemimpinannya yang tidak mudah goyah oleh berbagai bujukan dan tekanan politik. Sudah saatnya Jokowi menjadi presiden yang benar-benar "presidensial", dalam arti Presiden yang hanya tunduk kepada konstitusi dan aspirasi rakyat.

Syamsuddin Haris
Profesor Riset LIPI

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Januari 2016, di halaman 6 dengan judul "Arah Perombakan Kabinet Jilid 2".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com