Aburizal Minta JK Bujuk Agung Laksono Akui Munaslub

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau Aburizal Bakrie meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membujuk Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono agar mau mengikuti Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Keputusan menggelar Munaslub diambil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar yang digelar kubu Aburizal di JCC Senayan, Jakarta, 23-25 Januari 2016.

"Saya harap Pak JK dapat juga membujuk Agung Laksono," kata Aburizal dalam pidato penutupan Rapimnas.

Aburizal menilai, pelaksanaan Munaslub ini sudah sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai karena disetujui oleh seluruh Dewan Pimpinan Daerah tingkat I dan organisasi sayap Golkar. (baca: Setujui Munaslub, Golkar Aburizal Tak Libatkan Tim Transisi)

Penyelenggaraan Munas ini juga sudah sesuai dengan kesepakatan yang diteken oleh dia, JK dan Agung Laksono.

"Kalau nanti membujuk, tolong sampaikan juga, saya dan beliau enggak akan maju lagi (menjadi ketua umum Golkar). Kami yang tua ini tutwuri handayani," kata dia. (baca: Jika Munas Digelar, Aburizal Ajak Agung Tak Maju Lagi Jadi Ketum)

JK pun mengaku akan membujuk Agung agar mau menerima pelaksanaan Munaslub ini.

"Yang di luar saja akan kita dorong untuk masuk Golkar, apalagi Agung Laksono yang memang merupakan kader Golkar," ucap dia.

Agung Laksono sebelumnya mengaku tidak akan mengakui Munaslub yang akan digelar kepengurusan Golkar pimpinan Aburizal.

Sebab, munaslub tersebut tidak melibatkan tim transisi yang telah ditunjuk Mahkamah Partai Golkar.

"Kami tidak akan mengakui. Itu tidak bisa karena bagaimanapun harus ada pengakuan dari kedua pihak," ujar Agung saat ditemui di kediamannya di Jakarta Timur, Senin.

Menurut Agung, tanpa ada persetujuan kedua pihak yang bersengketa, Menkumham tidak akan mengeluarkan surat keputusan kepengurusan Partai Golkar yang sah. (baca: Menkumhan Akan Sahkan Golkar Hasil Munas Riau)

Hal tersebut disebutkan dalam salah satu pengantar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly saat menanggapi sengketa dualisme kepengurusan Golkar.