Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Sebut Gafatar Bentuk Komunitas Eksklusif di Kalimantan Barat

Kompas.com - 25/01/2016, 16:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan, komunitas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) merupakan penjelmaan dari kelompok Al Qiyadah Al Islamiyah.

Organisasi yang dipimpin oleh Ahmad Moshaddeq itu sebelumnya telah dinyatakan sebagai kelompok sesat dan menyesatkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Setelah beredarnya kabar mengenai hilangnya dokter Rica Trihandayani, polisi langsung mengusut asal-usul kelompok Gafatar.

Oleh sebab itu, Polri segera mengambil tindakan setelah mengetahui banyak kelompok Gafatar yang menetap di Kalimantan Barat.

"Memang di Kalbar itu ada 4.000 lebih anggota Gafatar. Mereka membuat komunitas eksklusif," kata Kapolri saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senin (25/1/2016).

Badrodin menambahkan, Polri mengambil langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya bentrok antara kelompok Gafatar dan penduduk asli yang tinggal di sekitar mereka.

Salah satu langkah yang dilakukan ialah mengembalikan mereka ke daerah asal.

"Selain melakukan pencerahan agama, perlu juga penanaman nilai-nilai Pancasila, kebangsaan. Nanti pasti dipilah, mana yang berkehendak kembali, mana yang tidak," ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Kalimantan Barat Brigjen (Pol) Arief Sulistyanto mengatakan, setelah pemulangan kelompok Gafatar ke daerah asal, situasi di Kalimantan Barat berangsur kondusif.

Hingga saat ini, sudah sekitar 2.500 anggota kelompok Gafatar yang telah dipulangkan.

"Sudah empat KRI yang mengevakuasi. Masih sisa sekitar 1.700-an," kata Arief di Kompleks Parlemen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Menko Polhukam: Pilkada Biasanya 2 Kali, di Daerah dan MK, TNI-Polri Harus Waspada

Nasional
Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com