Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemuka Agama Minta Minuman Beralkohol Tak Dilarang, tetapi Dikendalikan

Kompas.com - 22/01/2016, 21:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Pansus RUU Minol) menggelar rapat dengar pendapat umum dengan para pemuka agama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Para pemuka agama mengaku tidak setuju dengan istilah larangan minuman beralkohol. Mereka menilai penggunaan frasa pengaturan dan pengendalian minuman beralkohol akan lebih tepat digunakan dalam RUU ini.

"Alasan mereka adalah bahwa RUU ini adalah undang-undang yang cacat apabila judulnya larangan, tetapi di sisi lain ada pasal yang memperbolehkan," kata Wakil Ketua Pansus RUU Minol, Aryo Djojohadikusumo, seusai rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/1/2016).

Pemuka agama yang hadir dalam rapat antara lain berasal dari Majelis Tinggi Agama Kong Hu Cu (Matakin), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI).

Menurut Aryo, para pemuka agama khawatir nantinya RUU Minol ini justru akan mengganggu ritual dan upacara keagamaan mereka.

Perwakilan PHDI, misalnya, kata Aryo, mengungkapkan bahwa sejauh ini umat Hindu tersebar di berbagai daerah di Indonesia, seperti Kalimantan Tengah, Sumatera, Jawa, dan Bali.

Akibatnya, tak jarang ada efek tradisi daerah yang menyatu dengan ritual keagamaan, dengan alkohol selalu dipakai dalam upacara-upacara keagamaan.

"Secara umum, setiap upacara yang umat Hindu adakan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar selalu menggunakan alkohol meskipun dalam jumlahnya terbatas," ucap politisi Partai Gerindra itu.

Aryo menambahkan, para pemuka agama juga khawatir larangan minuman berakohol justru membuat minuman oplosan hingga minuman ilegal tersebar luas.

Berdasarkan data yang ditemukan dari Pemprov DKI, diketahui bahwa 99 persen angka kematian dari minuman beralkohol adalah karena jenisnya yang ilegal ataupun oplosan.

"Warga yang tidak dapat produk asli akan beralih ke KW 1, 2, atau 3 sehingga ini perlu kita perhatikan," kata Aryo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com