Rapat pimpinan DPR dan seluruh pimpinan fraksi sepakat untuk memanggil pimpinan KPK dan Polri pada pekan depan untuk membicarakan masalah ini.
"Kami pimpinan Dewan dan pimpinan fraksi bersepakat akan segera undang Kapolri dan pimpinan KPK untuk klarifikasi penggeledahan ruang kerja anggota Dewan," kata Ketua DPR Ade Komarudin dalam jumpa pers, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2016).
Hadir pimpinan DPR dan pimpinan Fraksi, termasuk Fahri Hamzah. Nantinya, kata Ade, DPR juga akan mengundang Panglima TNI serta Kepala BIN untuk membicarakan standar pengamanan DPR sebagai obyek vital negara.
"Kami semua menyayangkan tindakan aparat KPK dalam melaksanakan penggeledahan anggota Dewan dengan menggunakan senjata laras panjang," ujar Ade.
"Ini kantor parlemen. Kantor para wakil rakyat. Sebanyak 560 anggota DPR yang dipilih rakyat tak boleh dicorengi oleh senjata laras panjang yang jadi simbol ornamen otoritarianisme," tambah politisi Partai Golkar ini.
Sementara Fahri Hamzah, seusai jumpa pers, tak mau berkomentar lagi mengenai masalah ini. Dia meminta wartawan menanyakan kepada Ade Komarudin.
"Banyak yang sensi kalau saya komentar," kata dia.
Penggeledahan pada Jumat (14/1/2016) siang itu dilakukan terkait kasus yang menjerat anggota Komisi V Fraksi PDI-P, Damayanti Wisnu Putranti, yang diduga menerima suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Setelah menggeledah ruangan Damayanti di lantai 6, sembilan penyidik KPK turut menggeledah ruangan anggota Komisi V Fraksi Partai Golkar, Budi Supriyanto, di lantai 13.
Setelah itu, penyidik turun ke lantai 3 untuk menggeledah ruangan Wakil Ketua Komisi V Fraksi PKS Yudi Widiana. Saat itulah adu mulut terjadi antara Fahri dan penyidik KPK, HN Christian.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.